Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Sulit Wujudkan Tujuan Negara jika Penyakit Korupsi Tak Selesai

Kompas.com - 01/12/2021, 14:22 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai sulit untuk mewujudkan tujuan negara jika empat masalah bangsa termasuk penyakit tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan.

Hal itu, ia sampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Transformasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Perizinan Tambang, Rabu (1/12/2021).

“Sulit rasanya mewujudkan tujuan negara kalau saja 4 Persoalan ini tidak bisa kita selesaikan, terutama masalah penyakit tindak pidana korupsi,” ucap Firli.

Ia pun menjelaskan empat masalah bangsa yang tengah dihadapi Indonesia. Pertama yakni terkait dengan bencana alam maupun non alam.

Firli menuturkan bahwa sejak tahun 2020 bangsa Indonesia telah menghadapi bencana non alam berupa pandemi Covid-19.

Baca juga: Firli Sebut Pelaku Usaha Punya Peran Penting Dalam Pemberantasan Korupsi

Namun, kata dia, krisis kesehatan itu harus mampu dimenangkan dan diatasi agar bangsa dan negara bisa melalui pandemi tersebut.

“Kami paham bahwa setiap penyelenggara negara, gubernur, kepala daerah, bupati dan wali kota memberikan andil besar dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 dan juga menyusun kebijakan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Firli.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan kabar gembira karena kita mampu mengatasi Covid-19 dan keluar dari krisis kesehatan,” tutur dia.

Kendati demikian, lanjut Firli, bangsa dan negara masih memiliki masalah lainnya berupa penyalahgunaan narkotika, terorisme dan radikalisme serta tindak pidana korupsi.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun menjelaskan mengapa persoalan tindak pidana korupsi menjadi penting dan masuk dalam masalah bangsa.

Firli menyebut, tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan yang serius. Selain itu, korupsi juga bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara dan kejahatan yang merugikan perekonomian negara.

Baca juga: Firli Bahuri: Kami Yakin, Pelaku Korupsi Harus Dihukum Mati, tapi...

Jauh dari itu, imbuh dia, korupsi juga merampas hak-hak rakyat.

“Sehingga saya katakan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan kemanusiaan, Kenapa? karena merampas hak azasi manusia, kualitas pendidikan bisa turun, kualitas pelayanan publik bisa turun, kualitas pembangunan sumber daya manusia bisa turun,” kata Firli.

“Kalau korupsi tidak bisa kita selesaikan dan korupsi masih merupakan persoalan kita bersama. Karenanya saya katakan korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan, corruption is a crime against humanity,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com