Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Megawati-Prabowo-Puan di Istana, Ini Penjelasan Sekretariat Presiden

Kompas.com - 23/11/2021, 12:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, pertemuan itu terjadi ketika Megawati, Prabowo, dan Puan hendak menghadiri pelantikan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Perbincangan terjadi ketika ketiganya menantikan dimulainya acara pelantikan di ruang VVIP Istana.

"Itu kan saat acara pelantikan Panglima (TNI) di holding VVIP. Itu kan sedang nunggu acara akan dimulai," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Memaknai Pertemuan Megawati, Puan, dan Prabowo di Istana Negara

Saat ditanya apakah pertemuan antara Megawati, Prabowo, dan Puan disengaja atau tidak, Heru tak memberikan tanggapan.

Heru juga tak merespons mengapa Presiden Jokowi tak ikut hadir dalam perbincangan tersebut.

Dikonfirmasi secara terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari pertemuan abtara Megawati, Prabowo, dan Puan.

"Saya kira tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Semua orang hadir di Istana Negara dengan kapasitas dan relevansinya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Senin (22/11/2021).

"Artis juga sering ke istana, influencer juga, sampai peternak juga ada. Jadi, tidak ada yang aneh," kata dia.

Faldo menuturkan, Megawati adalah ketua partai politik dan tokoh senior yang dibutuhkan partisipasinya untuk pemerintahan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati yang Dikritik Demokrat karena Berlangsung di Istana...

Adapun Puan merupakan Ketua DPR RI, sedangkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sama-sama berada di pemerintahan.

"Tentu semuanya dalam kapasitas masing-masing," kata dia.

Saat disinggung mengapa Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam pertemuan yang disebut membicarakan hal politik itu, Faldo menegaskan sudah ada agenda masing-masing.

Sebelumnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pertemuan ketiganya kini menjadi polemik. Sejumlah pihak melayangkan kritik karena penggunaan Istana Negara sebagai pertemuan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com