Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Reshuffle, PAN: Apa Pun Keputusan Presiden, Kami Hormati

Kompas.com - 22/11/2021, 14:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengatakan, partainya menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

"Partai Amanat Nasional posisinya adalah menghormati hak prerogatif presiden. Apa pun keputusan presiden terkait dengan reshuffle kabinet tentu kami akan menghormati," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Saat Menteri-menteri Jokowi Tanggapi Isu Reshuffle yang Kembali Bergulir...

Saleh menuturkan, keputusan soal menteri yang diganti atau waktu perombakan kabinet tidak bisa didesak ke presiden.

"Tidak bisa kita, katakanlah, menyebut misalnya harus begini, harus begitu, semuanya adalah hak prerogatif presiden, dengan itu kami menghormati," ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR itu pun mengeklaim partainya belum menyiapkan nama kader yang bakal diajukan ke Jokowi untuk masuk ke kabinet.

Ia beralasan, hingga kini PAN belum tahu kebutuhan Presiden terkait kabinet serta sosok yang cocok untuk menempati posisi tersebut.

Baca juga: Enggan Bicara soal Reshuffle Kabinet, Menkominfo: Untuk Apa Reshuffle?

Saleh mengatakan, keputusan soal kader yang akan diajukan untuk masuk ke kabinet akan dibahas oleh Dewan Pimpinan Pusat PAN.

"Saya kira soal nama dan seterusnya nanti kita serahkan lah kepada DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang tentu ketua umumnya adalah Zulkifli Hasan dan pasti akan mengajak yang lain untuk bicara," ujar Saleh.

Diketahui, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah PAN bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang telah meninggalkan jabatan panglima TNI juga disebut-sebut bakal bergabung ke kabinet.

Baca juga: Jokowi Mengaku Belum Berpikir soal Reshuffle Kabinet

Namun, Jokowi mengaku belum memikirkan ihwal reshuffle kabinet yang dipimpinnnya.

"Reshuffle belum berpikir," kata Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Ketika ditanya perihal bergabungnya PAN ke kabinet, Jokowi juga tak banyak menjawab.

"Reshuffle-nya belum terpikir ke arah sana," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com