Peretasan Data Internal Polri Diduga merupakan Bentuk Pesan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menduga peretasan jaringan internal Polri yang diduga dibobol WN asal Brasil merupakan cara untuk menyampaikan pesan politik atau hacktivism.

Hal ini tampak dari kolom data personel Polri yang dibocorkan yaitu berisi jenis pelanggaran, putusan sidang, hingga proses hukuman.

Selain itu, dalam catatannya, peretas yang menggunakan akun Twitter @son1x666, mengaku melakukan peretasan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Indonesia yang kecewa dengan pemerintahan saat ini.

Baca juga: Data Polri Diretas oleh Hacker yang Mengaku dari Brasil, Bareskrim Masih Mengusut

"Kemungkinan besar serangan ini sebagai salah satu bentuk hacktivist, sambil mencari reputasi di komunitasnya dan masyarakat ataupun untuk melakukan perkenalan tim hackingnya," kata Pratama dalam keterangan tertulis, Jumat (19/11/2021).

Menurut Pratama, dari file yang dibagikan peretas di media sosial, terdapat banyak informasi penting berupa data pribadi personel Polri, seperti nama, pangkat, satuan kerja, jabatan, alamat golongan darah, email, dan nomor telepon.

"Ini jelas berbahaya," ujarnya.

Ia pun menyayangkan peristiwa peretasan pada jaringan internal Polri ini. Sebab, lanjut Pratama, kejadian ini bukan yang pertama.

Pratama mengungkapkan, sebelumnya situs Polri pernah diretas dengan cara mengubah halaman muka (defacement) situs sampai pencurian basis data personelnya.

Baca juga: Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Bahkan, kata dia, data personel Polri masih dijual di forum internet, RaidForums, oleh pelaku dengan nama akun "Stars12n". Selain dijual, sampel data juga bisa diunduh secara gratis.

"Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya agar bisa lebih meningkatkan security awareness dan memperkuat sistem yang dimilikinya," kata Pratama.

"Karena rendahnya awareness mengenai keamanan siber merupakan salah satu penyebab mengapa banyak situs pemerintah yang jadi korban peretasan," ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan peretasan data tersebut.

Baca juga: Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, perkembangan penyelidikan akan disampaikan ke publik.

"Sedang ditangani oleh Dittipidsiber Bareskrim. Nanti kalau sudah ada update-nya diinfokan," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (18/11/2021).