Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memastikan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi bagi laboratorium yang tidak patuh terhadap aturan batas tarif tertinggi tes polymerase chain reaction (PCR).

Sanksinya bisa berupa penutupan hingga pencabutan izin operasional laboratorium.

"Jika terhadap laboratorium yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan kota atau kabupaten," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Mulai Hari Ini, Tarif Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta Turun Jadi Rp 275.000

"Apabila masih tidak mengikuti aturan yang ditetapkan maka sanksi terakhir adalah penutupan laboratorium dan pencabutan izin operasional," tuturnya.

Wiku menegaskan, aturan baru tentang batas tarif tertinggi tes PCR sudah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

SE tersebut mengatur bahwa harga tes PCR di wilayah Jawa-Bali turun menjadi maksimal Rp 275.000 dan di luar Jawa-Bali maksimal Rp 300.000.

Perubahan harga itu, kata Wiku, sudah melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan yang terdiri dari berbagai komponen, mulai dari jasa pelayanan atau SDM, reagen dan bahan habis pakai, biaya administrasi (overhead), dan komponen lain yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Baca juga: Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Wiku mengatakan, hasil pemeriksaan RT PCR dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari waktu pengambilan sampel.

"Dan apabila terjadi penambahan waktu keluar hasil maka tidak akan meningkatkan biaya tes PCR," ujarnya.

Terkait perubahan aturan ini, Wiku meminta Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemda diminta memastikan supaya laboratorium di tiap daerah benar-benar mematuhi aturan.