Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Kompas.com - 28/10/2021, 14:21 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan, pihaknya tengah menggodok sejumlah nama yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) melalui konvensi partai pada 2022.

"Kalau mau jujur, jujur saja, ini masih digodok di internal. Jujur saja, jadi diperlukan lobi-lobi," ujar Paloh selepas membuka "Workshop Nasional Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Gelombang II" di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Paloh menyampaikan, konvensi merupakan sebuah tawaran dari Nasdem untuk mencari figur terbaik bangsa yang tidak sebatas hanya satu atau dua orang sosok.

Baca juga: Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa Reshuffle?

Sejalan dengan itu, Paloh mengatakan bahwa Nasdem mencoba menggodok untuk mencari partner yang cocok dalam konvensi.

Jika wacana konvensi terlaksana, setidaknya ada tiga poin penting yang perlu digarisbawahi.

Pertama, pelaksanaan konvensi dapat memberikan alternatif pilihan yang cukup signifikan bagi masyarakat terhadap kandidat capres.

Kedua, menghasilkan capres terbaik sebagai pemenang konvensi.

"Dan yang terkahir, dia memastikan mendapatkan tiket untuk mengantarkan mereka sebagai calon resmi," kata Paloh.

Baca juga: Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Selain itu, sebagai ketua umum partai, Paloh mengaku tidak tertarik menjadi peserta konvensi.

Begitu juga sebaliknya. Ia meminta semua ketua umum partai jangan ikut menjadi peserta konvensi.

"Kalau ketua umum partai yang ikut (jadi capres) sebaiknya dia jangan ikut (konvensi)," kata dia.

Baca juga: Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Ia beralasan, apabila ketua umum partai ikut dalam ajang konvensi, hal itu berisiko memicu conflict of interest.

"Kita berikan kesempatan (kepada yang lain) tentu, sebagai penyelenggara, sebagai organizing yang baik, itu harapan saya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com