Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Kompas.com - 27/10/2021, 11:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta agar penyedia tes PCR tidak mengambil untung terlalu besar di tengah tingginya kebutuhan masyarakat atas tes PCR.

Hal ini disampaikan Rahmad merespons polemik di tengah publik ihwal rencana penurunan harga tes PCR sebesar Rp 300.000 oleh Presiden Joko Widodo.

"Ya silakan boleh untung, tetapi ya untung yang wajar di masa pandemi. Ya bolehlah silakan untung tapi untung yang kecil karena itu terus akan dibutuhkan oleh rakyat selama pandemi ini belum berakhir," kata Rahmad saat dihubungi, Rabu (27/10/2021).

Ia menilai wajar apabila banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan standar harga tes PCR. Sebab, sebelumnya harga tes ini mencapai Rp 900.000, kemudian diturunkan menjadi Rp 495.000 dan kini hendak ditetapkan maksimal Rp 300.000.

Di samping itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menganggap wajar bila publi menginginkan harga tes diturunkan, setelah mengetahui bahwa reagen yang menjadi komponen utama tes harganya di bawah Rp 300.000.

Baca juga: Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

"Itu yang menjadi salah satu menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya biaya cost produksi yang utama kan hanya biaya reagen sekian, kenapa harus masih dikeluarkan sekian, mestinya kan masih bisa diturunkan," ujar dia.

Lebih lanjut, Rahmad meyakini ke depannya akan banyak penyedia tes PCR yang mematok harga jauh di bawah batas maksimal Rp 300.000 sebagaimana mekanisme pasar.

Akan tetapi, ia mengingatkan, pemerintah juga mesti menindak penyedia-penyedia tes PCR yang mematok harga di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Rahmad mengaku mendapat informasi terdapat sejumlah penyedia tes PCR yang mematok harga di atas standar dengan iming-iming hasil cepat keluar.

"Kok masih ada yang menarik-narik untung sedangkan sudah jelas Rp 400.000 sekian, kok masih ada yang mengambil manfaat dengan 'siapa cepat bayar lebih dong', itu kan enggak baik," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah juga harus hadir dengan memperbanyak fasilitas laboratorium di kota-kota terpencil seiring dengan keinginan pemerintah agar hasil tes PCR dapat keluar dalam waktu cepat.

Baca juga: Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Jika Tidak Ada Kepentingan Bisnis, Harusnya Bisa Lebih Murah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000.

"Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," kata Luhut Luhut dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Terpisah, Sekjen Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy Teguh mengatakan, saat ini, harga reagen sebagai komponen utama PCR sudah mulai terjangkau.

Ia mencontohkan, saat pemerintah menetapkan harga tes PCR sebesar Rp 495.000, harga standar reagen saat itu berada dikisaran Rp 150.000-Rp 200.000.

"Saat pemerintahan menentukan harga PCR Rp 495.000 di e-katalog standar harga reagen itu juga sudah turun Rp 150.000 sampai Rp 200.000, jadi sebenarnya dari kami pelaku usaha alat kesehatan dan alat laboratorium, harga itu adalah mekanisme market artinya kalau pembelinya banyak pasti harganya jadi baik dan terkoreksi," ujar Randy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/10/2021).

Meski demikian, terkait rencana penurunan harga tes PCR, Randy mengatakan, pihak rumah sakit atau laboratorium pasti akan menghitung seluruh komponen seperti harga reagen, APD, masker, jasa layanan, air dan listrik apakah memungkinkan untuk harga Rp 300.000.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com