Survei Median: 53 Persen Masyarakat Anggap Reshuffle Tak Ubah Situasi Jadi Lebih Baik

Kompas.com - 30/09/2021, 13:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei lembaga Media Survei Nasional (Median) mengungkapkan, responden menilai bahwa reshuffle atau perombakan kabinet tidak akan mengubah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil survei, ada 53 persen responden yang menyatakan bahwa situasi tidak berubah jika dilakukan reshuffle atau pergantian anggota kabinet.

"Ternyata, publik merasa bahwa kalau ada reshuffle, itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak mengubah apa-apa," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun dalam rilis yang disiarkan secara daring, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Berdasarkan hasil survei, hanya 20 persen yang menjawab bahwa situasi akan menjadi lebih baik jika dilakukan reshuffle.

Selanjutnya, kata Rico, pihaknya juga bertanya kepada responden, "Jika ada reshuffle, apakah lebih baik yang masuk menjadi menteri dari partai politik atau profesional".

Hasilnya, mayoritas responden, yaitu 65 persen menginginkan menteri yang masuk dalam kabinet berasal dari kalangan profesional dan bukan dari partai politik.

"Yang lebih besar, publik itu merasa bahwa yang sebaiknya masuk menjadi menteri, kalaupun ada reshuffle itu baiknya adalah dari non partai politik, 65 persen. Dan yang menganggap berasal dari parpol itu sebesar 14 persen," ujar Rico.

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Berkaca hasil tersebut, Rico menilai bahwa publik sebenarnya tidak menginginkan adanya reshuffle.

Namun, jika perombakan kabinet harus dilakukan, maka publik menginginkan sosok menteri yang bukan berasal dari partai politik.

Kendati demikian, Rico tetap berpandangan, reshuffle merupakan wewenang atau hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi yang lebih penting sekarang ini perlu dibangun adalah bukan siapa menggantikan siapa, bukan parpol apa yang kebagian apa. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya kenapa reshuffle itu perlu dilakukan," tuturnya.

Baca juga: Kata Istana soal Isu Reshuffle Kabinet Setelah PAN Merapat ke Koalisi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.