Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo

Kompas.com - 14/10/2021, 16:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan terminal multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).

Jokowi mengaku senang lantaran pengerjaan terminal tersebut terbilang sangat cepat.

“Saya sangat mengapresiasi dikerjakan secara cepat, di bulan Agustus 2020 dimulai, kemudian hari ini bisa kita selesaikan, alhamdulillah,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kunjungi Labuan Bajo, Presiden Jokowi Akan Resmikan Terminal Multiguna Wae Kelambu

Jokowi mengatakan, pembangunan terminal multipurpose Wae Kelambu bertujuan untuk memisahkan pelabuhan logistik atau barang dengan pelabuhan penumpang.

Langkah ini dilakukan guna mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium.

“Kita memang ingin pelabuhan yang lama itu bersih, karena memang di sana adalah wilayah dan daerah wisata, sehingga kita geser ke sini,” ujar Jokowi.

Presiden berharap kehadiran terminal multipurpose Wae Kelambu dapat mendukung kelancaran arus barang dari dan ke NTT, khususnya ke Manggarai Barat.

“Kita harapkan ini bisa kita pakai dalam jangka 15-20 tahun yang akan datang masih visibel untuk angkutan barang-barang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, utamanya di Kabupaten Manggarai Barat,” kata dia.

Baca juga: Labuan Bajo Diproyeksikan Jadi Destinasi Wisata Premium Kelas Dunia, Ini Persiapannya

Pada kesempatan itu, Presiden juga meresmikan merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Sebelum peresmian, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan terbatas sempat meninjau aktivitas bongkar muatan kapal.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com