Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Targetkan 20 Persen Kemiskinan Ekstrem Teratasi Tahun 2021

Kompas.com - 13/10/2021, 17:35 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berkurang 20 persen pada tahun ini. 

Rendahnya target yang hendak dicapai itu, kata Wapres, lantaran terbatasnya sisa waktu yang dimiliki pemerintah yaitu sampai akhir tahun.

"Untuk tahun 2021, karena memang waktunya tinggal sedikit, itu bisa sekitar 20 persen lah (kemiskinan ekstrem tertangani), sekitar 2 jutaan," kata Ma'ruf dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, Rabu (13/10/2021), dikutip dari siaran pers.

Adapun target 20 persen itu hendak dicapai di 35 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi. Ketujuh provinsi itu yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Maluku, terdapat 5 kabupaten prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada 2021, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

Baca juga: Wapres Kunjungi Maluku, Bahas 5 Kabupaten Sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem

"Kita harapkan yang lima ini terselesaikan di 2021 sehingga 2022, 2023 ada lagi kabupaten baru yang (ditangani)," kata dia.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, kata dia, dilakukan dengan menyesuaikan program yang sudah ada.

Selain itu, kata dia, daftar program kegiatan dan pemberdayaan, serta anggaran lintas kementerian untuk penanganannya juga sudah dikoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di samping juga ada dari pihak swasta sehingga anggarannya cukup besar," ujar Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, saat ini yang menjadi persoalan bukan pada soal anggaran, tetapi adalah ketepatan sasaran program-programnya.

Baca juga: Banyumas Masuk Daerah dengan Kemiskinan Ekstrem, Ini Kata Bupati

Terlebih untuk program 2021 ini terdapat tambahan berupa pemberian bantuan tunai bagi rumah tangga miskin ekstrem di setiap 5 kabupaten prioritas dengan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan bantuan langsung tunai (BLT).

"Tambahan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan. Jadi ini merupakan tambahan dan penggunaannya tentu sesuai yang disiapkan Gubernur," ucap dia.

Bantuan tersebut juga merupakan bentuk percepatan dalam penanganan kemiskinan ekstrem selama tahun 2021 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com