KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyampaikan, Group of Twenty (G20) harus memimpin dan menjadi contoh upaya pembangunan hijau, energi baru terbarukan, dan aksi perubahan iklim.
“Sebab, G20 merupakan 85 persen dari penggerak ekonomi dunia, sehingga G20 akan sangat berpengaruh jika melakukan transformasi ekonomi hijau secara bersama-sama,” kata Puan seperti dikutip Kompas.com dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (8/10/2021).
Hal itu disampaikan Puan dalam acara Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Palazzo Madama, Gedung Senat Italia, Roma, Italia, Kamis (7/10/2021).
Puan pun memaparkan pentingnya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dalam keberlanjutan sosial dan lingkungan.
Terkait ekonomi hijau, ia mengatakan, kemitraan global sangat diperlukan, termasuk membantu negara berkembang mengimplementasikan ekonomi hijau.
Baca juga: Puan Bertemu Ketua DPR AS, Undang untuk Hadiri P20 di Indonesia Tahun Depan
Bukan tanpa sebab Puan mengatakan itu. Ia menilai masih kurangnya komitmen dan kepercayaan antar negara untuk saling membantu dalam upaya transformasi ekonomi hijau.
Untuk itu, ia berharap P20 dapat membantu menyatukan potensi berbagai negara guna menghadapi tantangan global dan menciptakan masa depan bersama-sama.
“Saya yakin melalui kerja sama dalam P20 kita dapat membantu mewujudkan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tuturnya.
Puan mendorong agar pemerintahan negara-negara di G20 meningkatkan kemitraan global serta mendukung pendanaan dan teknis transformasi ekonomi hijau yang inklusif.
Ia menyebutkan bahwa pembiayaan, dukungan teknis, riset bersama, dan transfer teknologi sangat dibutuhkan negara berkembang untuk dapat beralih ke ekonomi pembangunan rendah karbon.
“Kita memerlukan political will dan kepemimpinan dari semua negara termasuk dari parlemen untuk meningkatkan ambisi menurunkan emisi, aksi adaptasi dan transisi energi,” ucap Puan.
Ketua DPR RI ini menggarisbawahi bahwa transisi energi perlu dilakukan secara gradual.
Baca juga: Surpres Calon Panglima TNI, Staf Mensesneg Sebut Masih Tunggu Jadwal DPR Sidang
Adapun untuk aspek sosial, kata Puan, harus sejalan dengan dimensi ekonomi dan lingkungan. Sebab, ekonomi hijau harus bersifat inklusif, menekankan pada pemerataan, memperkecil ketimpangan di masyarakat, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
“Pembangunan industri hijau dan energi terbarukan akan membuka lapangan kerja baru,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan juga perlu ditingkatkan.