Setujui Kapolri, Jokowi Dinilai Memahami KPK Jadikan TWK Alat Singkirkan 56 Pegawai

Kompas.com - 29/09/2021, 11:59 WIB

Tatang Guritno,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Tatang Guritno

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat' dipakai oleh sejumlah perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) usai audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.(ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYAT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai mengetahui bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) hanya alat yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyingkirkan 56 pegawai berintegritas.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, ini tampak dari sikap Jokowi yang menyetujui wacana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 pegawai tersebut menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

"Dengan ditariknya pegawai KPK, jelas (TWK) hanya modus menyingkirkan pegawai. Pemerintah di bawah Presiden Jokowi juga mengetahui itu," kata Feri Amsari kepada Kompas.com, Rabu (28/9/2021).

Adapun KPK berencana memberhentikan dengan hormat 56 pegawai tersebut besok, Kamis (30/9/2021).

Feri menduga bahwa Jokowi memahami jika 56 pegawai tersebut kembali bekerja di KPK yang dipimpin Firli Bahuri, maka kinerja mereka di lembaga antirasuah itu tidak optimal.

"Presiden juga tahu kalau mereka dikembalikan ke KPK di tengah Firli yang mengabaikan pidato Presiden, bukan tidak mungkin itu malah kontraproduktif dengan kehadiran teman-teman di KPK," ucap dia.

Dalam pandangan Feri, wacana Sigit Listyo mengajak 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan pilihan bagus.

"Sepanjang kerja-kerjanya betul-betul bergiat dalam isu pemberantasan korupsi," kata dia.

Di sisi lain, pilihan Sigit Listyo dianggap memperkuat Polri dan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

"Setidak-tidaknya akan ada upaya baru baik di kepolisian dan di semangat pemberantasan korupsi yang melemah setelah KPK dipimpin Firli Bahuri," kata dia.

Diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana untuk menarik 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan karena tak lolos TWK dan gagal menjadi ASN untuk bergabung dengan kepolisian.