Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Satgas: PeduliLindungi Kini Gunakan 5 Parameter Keamanan

Kompas.com - 07/09/2021, 19:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, untuk mengunduh sertifikat vaksin pada aplikasi PeduliLindungi diberlakukan lima parameter keamanan.

Pada awal pemberlakuan aplikasi tersebut, hanya diperlukan nomor telepon untuk mengunduh sertifikat vaksin. Parameter itu ditambah guna memastikan keamanan data pribadi milik pengguna.

"Untuk memudahkan masyarakat dan menjamin keamanan serta fungsi periksa sertifikat vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi maka saat ini digunakan lima parameter yaitu NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin," kata Wiku dalam komfetensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Penggunaan PeduliLindungi Diperluas, Anggota DPR Ingatkan Soal Keamanan Data

Wiku mengatakan, tanpa kelima informasi itu sertifikat vaksin seseorang tidak dapat dicek atau diunduh oleh pihak lain.

Terkait dengan tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kata Wiku, hal itu disebabkan karena bocornya nomor induk kependudukan (NIK) presiden.

Selain itu, informasi mengenai nama, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin yang digunakan Jokowi tersebar di berbagai media.

"NIK presiden tersedia sebagai data calon presiden pada saat pemilihan presiden," kata dia.

Wku mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan digitalisasi informasi kesehatan. Digitalisasi tersebut sedang dalam tahap transisi menuju sistem informasi Satu Data.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Bagaimana Cara Lindungi Data Pribadi?

Menurut dia, setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan bakal dijadikan masukan dan dievaluasi sehingga nantinya sistem satu data dapat berkembang menjadi lebih aman.

"Kolaborasi antarkementerian atau lembaga perlu untuk terus dibangun sehingga transisi digital menuju satu data ini dapat berjalan dengan efektif," kata Wiku.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu keamanan data aplikasi PeduliLindungi menjadi sorotan publik. Hal ini karena sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Jokowi beredar luas di dunia maya. 

Setelah ditelusuri, sertifikat vaksin milik presiden ternyata didapat usai warganet menemukan NIK Jokowi di internet.

Untuk memastikan kebenarannya, warganet mencoba fitur "periksa sertifikat" di laman Pedulilindungi. Setelah itu sertifikat vaksin keluar dan menyebar hingga menjadi viral. 

Baca juga: Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Safenet Sarankan PeduliLindungi Batasi Akses Publik Lacak NIK

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat screening di berbagai tempat publik seperti mal, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas olahraga.

Masyarakat diimbau untuk beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi agar dapat mengurangi resiko tertular virus corona.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com