Menlu Retno Sebut Taliban Komitmen Bentuk Pemerintahan Inklusif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Taliban berusaha keras untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.

Adapun hal tersebut terungkap ketika Retno menemui perwakilan Taliban di Doha, Qatar pada Kamis (26/8/2021).

"Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif. Upaya ini dinilai akan mengurangi risiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan Taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," kata Retno dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Ditekan Taliban, Banyak Jurnalis Wanita di Kabul Tak Lagi Bekerja

Retno mengatakan, sembari berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif, Taliban mengaku telah menunjuk beberapa pejabat sementara.

Adapun beberapa pejabat tersebut kini telah mengisi jabatan pemerintahan sementara. Taliban, kata Retno, mengambil keputusan itu karena melihat adanya kebutuhan mendesak akibat kekosongan pemerintahan.

"Jabatan itu di antaranya posisi untuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, pendidikan tinggi, pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, gubernur Kabul, dan wali kota Kabul," tutur Retno.

Kepada Retno, Taliban menegaskan sekali lagi bahwa jabatan-jabatan yang diemban orang-orang terpilih itu bersifat sementara.

Lebih lanjut, Retno juga mengungkapkan bahwa saat di Qatar, dirinya sempat mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Qatar dan utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk urusan Afghanistan.

Ia menegaskan, tujuan kunjungan ke Qatar itu adalah dalam rangka melakukan compare notes mengenai situasi Afghanistan saat ini dan proyeksi ke depan.

"Sehingga akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan ke depannya. Dan khusus dengan Taliban, pertemuan tersebut kami sengaja gunakan untuk menggunakan window opportunity atau kesempatan yang masih terbuka untuk menyampaikan pesan dan harapan," jelasnya.

Saat bertemu dengan Taliban, Retno menyampaikan sejumlah harapan Indonesia. Pertama, Indonesia ingin agar Afghanistan damai, stabil dan makmur.

Baca juga: Menlu Bertemu Perwakilan Taliban di Doha, Ingatkan agar Afghanistan Tak Jadi Sarang Teroris

Kedua, pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai breeding and training ground atau tempat melatih diri bagi aktivitas kelompok teroris.

"Ketiga, pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Selain itu kami juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki vested interest di Afghanistan. Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur," tutur Retno.

Usai menyampaikan pembaruan informasi seputar Afghanistan, Retno meminta kepada Komisi I DPR jika ingin melakukan pendalaman, maka lebih baik rapat digelar secara tertutup.