Taliban Kuasai Afghanistan, PKS Minta Keselamatan WNI Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan. Diketahui, pada Minggu (15/8/2021), Taliban menguasai ibu kota Kabul.

"Saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kemenlu yaitu memastikan keselamatan WNI. Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afghanistan secara umum," kata Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Soal Evakuasi WNI dari Afghanistan, Jubir Kemenlu: Tidak Sederhana

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, keselamatan WNI harus menjadi perhatian dari pemerintah meski Taliban telah memberikan jaminan.

Ia mengutip adagium peluru tidak punya mata, maka pemerintah tetap perlu memantau dan mewaspadai perkembangan WNI di Afghanistan.

"Bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," ucapnya.

Di sisi lain, Sukamta menambahkan, konflik antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Perang itu, kata dia, telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," ujarnya.

Baca juga: Taliban Kembali Kuasai Afghanistan, Kemenlu Rencanakan Evakuasi WNI

Menurut dia, peran strategis Indonesia pada masa lalu menjadi modal untuk berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi damai. Sebab, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, termasuk Taliban.

Selain itu, Sukamta menuturkan, peran internasional juga diperlukan untuk membangun kembali Afghanistan yang damai.

"Proses pembangunan kembali Afghanistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afghanistan, berlangsung secara damai dan moderat," kata Sukamta.

Diberitakan, Taliban berhasil merebut pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang didukung oleh militer Amerika Serikat dan NATO.

Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Baca juga: Kemenlu: KBRI di Afghanistan Tetap Beroperasi dengan Jumlah Staf Terbatas

Setelah Taliban memasuki Kabul, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan meninggalkan Afghanistan. Ghani beralasan ingin menghindari pertumpahan darah.

Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban tak terlepas dari hengkangnya pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah berencana mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.

"Ada rencana evakuasi dan masih terus dimatangkan," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (16/8/2021).