Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Kekuatan Politik Partai Koalisi Pemerintah di Tengah Menguatnya Wacana Amendemen UUD 1945...

Kompas.com - 01/09/2021, 19:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai koalisi pemerintah kini semakin mendominasi parlemen setelah Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menyatakan bergabung. 

Kini partai oposisi di parlemen hanya tersisa dua yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selebihnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PAN merupakan partai koalisi pemerintah.

Kuasai kursi parlemen

Adapun PDI-P tercatat meraih 27.053.961 (19,33 persen) suara pada Pemilu 2019. Dengan raihan suara tersebut, PDI-P kini memiliki 128 kursi di parlemen.

Sementara itu Gerindra meraih 17.594.839 (12,57 persen) suara dengan jumlah kursi sebanyak 78. Kemudian Golkar meraih 17.229.789 (12,31 persen) suara dengan jumlah kursi sebanyak 85.

Baca juga: PAN Resmi Gabung ke Koalisi Pemerintah

Lalu PKB meraih 13.570.097 (9,69 persen)suara dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak 58. Selanjutnya Nasdem meraih 12.661.792 (9,05 persen) suara dengan jumlah kursi 59.

Setelah itu, PAN meraih 9.572.623 (6,84 persen) suara dengan jumlah kursi 44 di DPR dan PPP meraih 6.323.147 (4,52 persen) suara dengan jumlah kursi 19 di DPR. Jika ditotal, partai koalisi menguasai 471 kursi atau 81,9 persen dari 575 kursi di DPR. 

Sedangkan partai oposisi yakni Demokrat meraih 10.876.507 (7,77 persen) suara dan memiliki 54 kursi di DPR. Kemudian PKS meraih 11.493.663 (8,21 persen) suara dan memiliki 50 kursi di DPR.

Total kursi yang dimiliki partai oposisi ialah 104 atau hanya 18,1 persen dari keseluruhan kursi di parlemen.

Kekhawatiran amendemen UUD 1945

Menguatnya koalisi pemerintah di parlemen berbarengan dengan menguatnya isu amendemen UUD 1945 dalam rangka menghidupkan kembali Pokok-pokok Haluan Negara.

Bahkan isu amendemen UUD 1945 turut dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Agustus.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga, pertemuan antara Jokowi dan ketua umum partai koalisi tak hanya membahas pandemi Covid-19 sebagaimana yang dieritakan di media, tetapi juga membahas amendemen UUD 1945.

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945, Pusako: Kok Begitu Jauh Kepentingan Publik dengan Kepentingan Politik

"Pasti ada sesuatu di luar itu yang menurut saya, seperti misalnya isu kemungkinan amendemen, terkait mengembalikan GBHN, atau juga bahkan terkait jabatan presiden tiga periode," kata Adi.

Selain itu, ia menduga, dalam pertemuan itu juga turut dibahas soal wacana penambahan masa tugas presiden dan DPR selama dua tahun.

Sebab, sebelumnya sempat muncul wacana bahwa pemilu diundur dari 2024 menjadi 2027. Menurut Adi, Presiden membutuhkan dukungan politik untuk membahas mengenai hal-hal serius tersebut sehingga pada akhirnya mempertemukan elite-elite parpol koalisi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com