Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Indonesia Peringkat 6 Dunia, Wakil Ketua Komisi IX: Ini Gotong Royong Kita

Kompas.com - 31/08/2021, 21:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai, vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang mencapai peringkat 6 dunia menjadi bukti gotong royong telah dilakukan semua elemen bangsa dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Ia pun mengapresiasi semua pihak mulai dari pemerintah, aparatur negara, dan elemen masyarakat yang turut membantu percepatan vaksinasi.

"Ikut vaksinasi merupakan gotong royong kita bersama untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19," kata Charles dikutip dari Antara, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Distribusi Vaksin Covid-19

Charles mengatakan, capaian vaksinasi Indonesia yang mendudduki peringkat 6 dunia itu diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Meski berada pada peringkat 6, menurut dia, percepatan vaksinasi Indonesia harus terus ditingkatkan.

Sebab, kata Charles, semakin cepat vaksinasi dilakukan, semakin cepat pula perlindungan komunal atau herd protection di masyarakat terjadi.

"Kita tahu bahwa mutasi virus corona terus berjalan, sehingga lebih cepat memberikan perlindungan kepada masyarakat, lebih baik lagi," ucap Charles.

Politisi PDI-P itu menyatakan hal tersebut saat meninjau program vaksinasi untuk 2.000 warga bersama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Sekolah Islam Terpadu Citra Az-zahra, Jakarta Barat, Selasa.

Ia mengatakan, cakupan vaksinasi untuk dosis pertama di Jakarta sudah tinggi, bahkan mencapai 100 persen.

Kendati demikian, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 28 Agustus 2021, dosis kedua di Jakarta baru mencapai 67,02 persen.

"Masih ada porsi besar di Jakarta yang masih belum dapatkan vaksinasi kedua," kata dia.

Baca juga: Daftar Lokasi Vaksinasi di Pangkalpinang yang Buka Senin-Sabtu

Ia juga menyoroti perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah dengan penurunan level.

Charles berpandangan, hal yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat. Sebab, penurunan itu dinilai berdasarkan indikator-indikator obyektif.

"Melihat angka penularan di Jakarta dan beberapa di daerah di Pulau Jawa yang sudah turun dan positivity rate-nya juga sudah turun. Maka, memang sudah saatnya ada penurunan level, ada pelonggaran dari pembatasan mobilitas masyarakat," kata dia.

Namun, ia mengingatkan bahwa semua pihak tetap harus berhati-hati dengan adanya pelonggaran pembatasan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com