Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika Kepala Daerah Mematok Tarif Jenazah

Kompas.com - 28/08/2021, 18:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hari ini
Aku miris menatap media-media.
Mereka tak pernah berhenti menyiarkan kabar terdepan dan terpanas.
Setiap detik kabar tentang mereka yang korupsi.
Korupsi.
Iya korupsi uang negara.

Ingin rasanya aku menjerit
Menjerit kecewa karna mereka
Mereka yang tak amanah lagi
Mereka yang telah melukai hati rakyatnya.
Mereka yang hanya ingin menimbun harta.
Mereka kepala daerah kita.

Hei para ketua daerah
Ingatkah engkau?
Masih banyak rakyatmu yang tak mampu membeli nasi hari ini.
Masih banyak rakyatmu yang hanya berpenghasilan sedikit.
Sadarkah itu?
Sadarkah?

Tapi kenapa engkau melupakan semua itu?
Seolah-olah rakyatmu sudah lebih dari cukup.
Ketahuilah!
Ribuan rakyat menangis karna ulahmu.

Ulahmu yang menimbulkan dampak besar pada negara ini.
Kembalilah ke niat awalmu.
Menjadi pemimpin untuk rakyatmu.

(Teruntuk Kepala Daerah – Endah Wahyu Sugiarti)

SAAT Endah Wahyu Sugiharti menulis puisi ini pada 2017, wabah Corona maha dahsyat ini belum datang.

Semoga penulis puisi Teruntuk Kepala Daerah ini akan menulis puisi kembali tentang kepala daerah yang mendapat honor dari pemakaman jenazah.

Betapa mulianya sebenarnya para pejabat di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini. Mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik semuanya terlibat dalam tim pemakaman jenazah terpapar Covid-19.

Hanya saja, kemuliaan itu ada tarifnya. Untuk setiap jenazah Covid, masing-masing pejabat tersebut mendapat honorarium Rp 100.000.

Jika ada warga Kabupaten Jember yang terpapar Covid dan akhirnya meninggal dunia, mereka otomatis mendapat honor itu. Tugas mereka hanya memonitor saja.

Sama sekali tidak terlibat mengurus jenazah, seperti terlibat dalam pemulasaraan jenazah atau turun ke liang lahat menurunkan jenazah dengan mengenakan baju hazmat.

Kasus yang memalukan dan tidak tahu malu ini terungkap setelah anggota panitia khusus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menemukan penerimaan honor untuk masing-masing pejabat sebesar Rp 70,5 juta sebagai anggota tim pemakaman jenazah Covid.

Total honor yang diterima oleh empat pejabat ini Rp 282 juta. Padahal sebagai bupati dan pejabat daerah, mereka sudah mendapatkan gaji dan tunjangandi luar gaji (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Baca juga: Pejabat Jember Kembalikan Honor Rp 282 Juta dari Pemakaman Pasien Covid-19 Usai Jadi Sorotan

Seperti argometer dalam kendaraan taksi yang besaran tarifnya bertambah seiring dengan pemakaian kendaraan yang diukur berdasar jarak tempuh, penghonoran tim pemakaman jenazah Covid di Jember juga identik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com