Dana Terbatas, Hanya 7 dari 25 Provinsi yang Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hanya memfokuskan 7 dari 25 provinsi untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, sebanyak 7 provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstrem cukup siginifkan.

Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi alasan mengapa hanya 7 provinsi yang diprioritaskan.

Baca juga: Pemerintah Berupaya Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

"Karena dananya terbatas, mengguyurnya tidak harus semua tempat. Maka dilakukan focusing di 7 provinsi dan relatif signifikan kemiskinan ekstremnya di situ sehingga itu menjadi fokus," kata Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI Ende, Jumat (27/8/2021).

Namun, kata dia, fokus penanganan kemiskinan ekstrem di lokasi tersebut bukan berarti di lokasi lainnya tidak ada.

Hanya saja apabila dilakukan sekaligus, pengerjaannya tidak akan fokus sehingga kurang tergarap dengan baik.

"Maka Presiden maunya fokus saja di 7 provinsi dulu dan masing-masing provinsi diambil 5 kabupaten/kota sehingga akan muncul 35 kabupaten/kota," kata Masduki.

Setelah 7 provinsi tersebut rampung dikerjakan, berikutnya adalah provinsi lain yang masuk ke dalam kantong kemiskinan ekstrem.

Masduki mengatakan, penanganan sebanyak 25 provinsi tersebut ditargetkan hingga 2024 mendatang.

Baca juga: Wapres Minta Sistem Bersasaran Nasional untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Diperbaiki

"Kita harap semuanya mengangkat miskin ekstrem dan tidak ekstrem karena jumlahnya cukup signifikan," ujar dia.

Setelah pandemi Covid-19 terjadi, kata dia, terdapat 10,86 juta penduduk yang miskin ekstrem dan 27,54 juta penduduk yang miskin biasa.

Apabila dijumlahkan, terdapat lebih dari 40 juta penduduk miskin di Indonesia. "Ini besar sekali dari total jumlah penduduk kita," ucap Masduki.