Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Sesuai Arahan Presiden, Kita Harus Mampu Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Kompas.com - 19/05/2021, 12:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa salah satu program pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo adalah pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, ia ingin supaya reformasi perlindungan sosial yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

"Di bidang pengentasan kemiskinan, sesuai dengan arahan Presiden, kita harus dapat menurunkan kemiskinan ekstrem sejalan dengan tujuan SDG's (sustianable development goals)," kata Ma'ruf dalam pertemuan virtual, Rabu (19/5/2021).

Selain reformasi perlindungan sosial, Ma'ruf juga menginginkan adanya reformasi pemberdayaan rumah tangga untuk meningkatkan produktivitas.

Ia mengatakan, prasyarat untuk mewujudkan reformasi ini adalah tersedianya data terpadu terkait kesejahteraan sosial rumah tangga dan data terpadu UMKM.

Baca juga: Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

 

Data itu, kata Ma'ruf, harus dapat dimutakhirkan secara cepat menggunakan metodologi terbaik.

"Pentingnya data terpadu UMKM mengingat banyaknya anggota rumah tangga miskin dan rentan yang bekerja untuk UMKM ataupun sebagai pemilik UMKM," ujarnya.

Khusus di bidang UMKM, Ma'ruf ingin supaya produktvitas digenjot melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi. Upaya peningkatan yang dimaksud seperti mendorong pemanfaatan teknologi informasi.

Kemudian, mendorong lembaga keuangan supaya ramah UMKM, hingga memperbaiki eksositem pendukung UMKM.

"Pada akhir pemerintahan, UMKM termasuk UMKM yang bergerak di bidang produk halal sudah harus berkembang sebagai penopang perekonomian nasional, harus terwujud," kata Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin: Pemerintah Ingin Pembangunan di Papua Dilakukan dengan Pendekatan Kesejahteraan

Ma'ruf mengatakan, masa pemerintahannya dan Presiden Jokowi tersisa 3,5 tahun lagi. Dalam kurun waktu tersebut, ia ingin fokus untuk menyelesaikan tugasnya, termasuk target menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Saya tidak ingin ada yang mangkrak atau yang tidak tuntas. Saya ingin semuanya netas atau membuahkan hasil nyata dan membawa manfaat serta maslahat bagi rakyat dan umat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com