Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Demokrasi Wajib Hasilkan Kesejahteraan, Bukan Layani Segelintir Elite

Kompas.com - 20/08/2021, 13:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.

Menurut dia, memberikan kesejahteraan juga merupakan fungsi pokok hadirnya demokrasi di suatu negara.

"Demokrasi, niscaya wajib menghasilkan kesejahteraan. Demokrasi tanpa kesejahteraan, demokrasi yang gagal," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: PPP Ingin Proses Amendemen UUD 1945 Tidak Tergesa-gesa

Selain itu, Suharso mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan berarti hanya melayani mereka yang tengah berkuasa.

Sebaliknya, demokrasi harus membuktikan bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, dalam hal ini kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Demokrasi bukanlah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," kata dia.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa PPP hendak membuktikan apakah demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Baca juga: Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Suharso mengatakan, PPP akan membuktikan bahwa demokrasi adalah pohon yang berbuah manis, bukan pohon berbuah pahit atau bahkan beracun.

Dengan demikian, PPP juga memiliki komitmen untuk menyandingkan antara demokrasi dan kesejahteraan sebagai misi menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Selama ini, pandangan para akademis, para intelektual, para politisi yang menyatakan bahwa hanya negara dengan income per capital yang tinggi saja yang bisa berdemokrasi," ujarnya.

Padahal, ia meyakini bahwa Indonesia juga mampu menjadi model bagi negara lainnya dengan menggunakan demokrasi untuk mencapai income yang tinggi.

Baca juga: KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com