Pimpinan Komisi IX DPR Nilai Pemda Belum Seirama dengan Pemerintah Pusat soal Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena menilai masih banyak daerah yang belum melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 seperti yang diinstruksikan pemerintah pusat.

"Memang intinya saya lihat ini mereka tidak semua benar-benar bisa bekerja seperti yang sudah digariskan dari Jakarta," kata Melki dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube ILUNI UI, Sabtu (7/8/2021).

Padahal, kata Melki, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah berkali-kali mendorong agar pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat.

Baca juga: Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa, bahkan RT dan RW semestinya seirama dengan garis kebijakan dari pemerintah pusat.

Di samping itu, Melki juga mengingatkan agar pemerintah di setiap jenjang betul-betul mengalokasikan energi mereka dengan benar, tepat, dan terukur.

Melki mencontohkan, masih banyak pemerintah daerah yang hingga kini belum mencairkan insentif tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi Covid-19.

"Insentif nakes saja mereka belum bayar, orang sudah berdarah-darah urus Covid dari awal, ada yang sebenarnya belum bayar sama sekali," kata dia.

Baca juga: Cegah Ledakan Covid-19, Daerah Luar Jawa-Bali Diminta Tingkatkan 3T, 5M, dan Vaksinasi

Menurut Melki, permasalahan-permasalahan di atas menjadi perhatian khusus bagi Komisi IX DPR dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.