Kompas.com - 07/08/2021, 14:02 WIB
Polisi menutup ruas jalan di Kecamatan Lodoyo sebagai bagian dari pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat di Kabupaten Blitar, Sabtu malam (3/7/2021) Dok. Polres BlitarPolisi menutup ruas jalan di Kecamatan Lodoyo sebagai bagian dari pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat di Kabupaten Blitar, Sabtu malam (3/7/2021)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat maupun Level 4 belum bedampak signifikan.

Sebab, kata Dicky, angka positivity rate di Indonesia masih tinggi meski angka keterisian tempat tidur sudah menurun.

"Dampaknya sih ada, namun kita harus akui karena indikator pertama di awal itu positivity rate masih di atas 20 persen, angka kematian masih tinggi, belum berdampak signifikan, akan ada proses," kata Dicky dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: UPDATE: 237.556 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 42,93 Persen

Dicky menjelaskan, indikator keberhasilan PPKM semestinya bukan menurunkan jumlah kasus baru Covid-19 menjadi di bawah 10.000 per hari seperti yang ditargetkan pemerintah, melainkan menurunkan positivity rate.

Sebab, menurut Dicky, angka kasus baru Covid-19 rawan dimanipulasi karena ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan kasus.

"Kalau penurunan kasus, kita harus liat positivity rate-nya sudah memadai belum, kalau sudah bisa memadai paling tidak 5 persen, confidence, lah kalau saya sampaikan kasus sudah menurun," kata dia.

Ia pun berpendapat, strategi utama dalam penanganan pandemi semestinya bukan dengan melakukan pembatasan tapi dengan menggencarkan 3T, 5M, dan vaksinasi.

Baca juga: Cegah Ledakan Covid-19, Daerah Luar Jawa-Bali Diminta Tingkatkan 3T, 5M, dan Vaksinasi

Istilah 3T yang dimaksud adalah testing, tracing, treatment. Sedangkan 5M adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Harus sangat bijak memakai pembatasan ini karena ongkosnya tinggi," ujar Dicky.

Diketahui, pemerintah tengah menerapkan kebijakan PPKM Level 4 di sejumlah daerah hingga Senin (9/8/2021) mendatang.

Presiden Joko Widodo mengeklaim, PPKM Level 4 yang telah dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan.

"Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate)," ujar Jokowi, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Moeldoko: Pak Jokowi Wanti-wanti Warga Waspadai Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.