"Memang intinya saya lihat ini mereka tidak semua benar-benar bisa bekerja seperti yang sudah digariskan dari Jakarta," kata Melki dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube ILUNI UI, Sabtu (7/8/2021).
Padahal, kata Melki, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah berkali-kali mendorong agar pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa, bahkan RT dan RW semestinya seirama dengan garis kebijakan dari pemerintah pusat.
Di samping itu, Melki juga mengingatkan agar pemerintah di setiap jenjang betul-betul mengalokasikan energi mereka dengan benar, tepat, dan terukur.
Melki mencontohkan, masih banyak pemerintah daerah yang hingga kini belum mencairkan insentif tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi Covid-19.
"Insentif nakes saja mereka belum bayar, orang sudah berdarah-darah urus Covid dari awal, ada yang sebenarnya belum bayar sama sekali," kata dia.
Menurut Melki, permasalahan-permasalahan di atas menjadi perhatian khusus bagi Komisi IX DPR dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/07/14233091/pimpinan-komisi-ix-dpr-nilai-pemda-belum-seirama-dengan-pemerintah-pusat