Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19, Bukan Luhut atau Airlangga

Kompas.com - 06/08/2021, 15:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo merupakan pimpinan tertinggi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sementara, sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan jajaran kabinet yang berada di bawah instruksi Jokowi.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah pihak yang meminta agar Presiden memimpin langsung penanggulangan wabah.

"Saya selalu katakan, panglima tertingginya di dalam penanganan Covid ini adalah Presiden," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Jumat (6/8/2021).

"Pak Luhut, Pak Airlangga semuanya mendapat instruksi sangat clear di rapat kabinet oleh Presiden," tuturnya.

Menurut Moeldoko, bukti kepemimpinan Jokowi dalam penanganan pandemi diwujudkan dalam berbagai hal. Misalnya, ketika menerima laporan kendala distribusi logistik, Presiden langsung menginstruksikan Panglima TNI menyiapkan pesawat dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: RS Pertamina Tanjung Duren Siap Tampung 305 Pasien Covid-19 Bergejala Sedang dan Berat

Kemudian, terkait keterbatasan ruang ICU di berbagai rumah sakit, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun fasilitas-fasilitas ICU.

Dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu presiden juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai ketersediaan ruang ICU di rumah sakit luar Jawa.

Oleh karenanya, Moeldoko meminta siapa pun tak lagi mendebat kepemimpinan presiden dalam penanganan pandemi.

"Itu adalah pimpinan tertinggi di dalam struktur penanganan Covid, jadi tidak perlu lagi didiskusikan," ujarnya.

Selain itu, Moeldoko meminta, tak ada lagi pihak yang menciptakan persoalan-persoalan tidak penting selama pandemi.

Pemerintah, kata dia, tidak menutup diri dari kritik. Namun, ia mengajak seluruh lapisan bekerja sama pulih dari pandemi.

Baca juga: Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, PHRI: Sulit Penerapan di Lapangan

"Jadi sekali lagi janganlah membuat persoalan-persoalan yang tidak penting di sini. Kritik silakan kritik, tapi marilah terlibat bersama sama untuk penyelesaian Covid ini," kata Moeldoko.

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan lebih dari satu tahun. Selama pandemi berjalan, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah.

Salah satu yang kini tengah berjalan yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Di Jawa dan Bali, pelaksanaan PPKM dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara di luar wilayah tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com