Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Tertinggi di ASEAN, Kedua di Asia

Kompas.com - 06/08/2021, 13:05 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Worldometers pada 6 Agustus 2021 menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara tertinggi kasus kematiannya di Asia Tenggara dengan jumlah 102.375 jiwa.

Kasus kematian tertinggi kedua di ASEAN adalah Filipina dengan 28.427 kasus. Selanjutnya Myanmar dengan 10.988 kasus, Malaysia 10.019, dan Thailand 5.854 kasus.

Dalam lingkup Asia, Indonesia menjadi negara tertinggi kedua kasus kematian akibat Covid-19.

Posisi pertama ditempati India dengan total 426.785 kasus kematian. Iran berada pada posisi ketiga dengan total 92.628 kasus kematian.

Sedangkan secara global, Indonesia menempati posisi ke-12 dengan angka kematian tertinggi setelah Argentina, Perancis, dan Kolombia.

Baca juga: Perjalanan 100.000 Angka Kematian Covid-19 RI, 16 Hari Terakhir Bertambah 25.000

Penyebab tingginya angka kematian Covid-19 di Indonesia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah penyebab tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia.

Pertama, akibat terlambat mendapat perawatan. Kedua, banyak pasien yang menolak mendapat bantuan medis karena menganggap Covid-19 adalah aib, sehingga malu dirawat.

Padahal menurut Budi, angka kematian pasien virus corona lebih rendah daripada TBC dan HIV. Untuk itu Budi mengimbau masyarakat agar tidak malu, dengan mendapat perawatan yang cepat, masih besar kemungkinan pasien bisa sembuh.

"Enggak usah malu, enggak usah khawatir kalau kena, yang penting lapor saja, cepat-cepat tes, nggak usah takut dites. Begitu kita tahu bisa kita tangani," ujar Budi dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com