Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Kompas.com - 04/08/2021, 22:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 Timothy Ivan Triyono merespons hasil survei lembaga Indostrategic yang menyatakan bahwa responden pendukung partai besar seperti PDI-P dan Golkar mendukung wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Merujuk hasil survei tersebut, ia meyakini bahwa dukungan wacana presiden tiga periode dari partai lainnya tinggal menunggu waktu.

"Kita tahu di parlemen, PDI-P merupakan partai besar dengan perolehan 128 (19,33 persen) kursi dan Golkar 85 (12,31 persen) kursi. Kalau digabungkan sudah 213 atau sekitar 37 persen. Jokpro 2024 berharap insya Allah partai lainnya cepat atau lambat akan ikut bergabung," kata Timothy dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Diketahui, dalam survei Indostrategic disebutkan bahwa mereka yang mendukung wacana masa jabatan presiden tiga periode berasal dari pendukung PDI-P sebanyak 48,7 persen dan Golkar 15,3 persen.

Masih berkaca data survei, Timothy menambahkan, masyarakat juga menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo saat ini cukup memuaskan di tengah kerja keras dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei Indostrategic, 60,4 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi.

"Artinya, pemerintah saat ini masih on the track melayani masyarakat. Meskipun pandemi cukup menggerogoti kepuasan masyarakat dan masih ada kekurangan. Tapi, karena Pak Jokowi terus bekerja dengan keras, maka masyarakat pun mengapresiasinya," kata dia.

Timothy mengatakan bahwa dukungan terhadap gagasan Jokpro 2024 terus mengalir deras dari masyarakat.

Menurut dia, ada dua indikator dukungan wacana presiden tiga periode, yakni indikator pertama dukungan langsung dari relawan yang mendeklarasikan diri menjadi bagian dari Jokpro 2024, dan indikator kedua, dukungan dari masyarakat yang tecermin dari beberapa survei terakhir.

"Indikator pertama, dukungan langsung dari relawan yang mendeklarasikan diri menjadi bagian dari perjuangan Jokpro 2024 di beberapa wilayah, seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, empat kabupaten dan satu kota di DIY, empat kabupaten dan empat kota di Banten," tutur dia.

Sementara itu, untuk indikator kedua, Timothy menyampaikan bahwa dari survei SMRC pada Mei 2021, disebutkan bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak 52,9 persen masih menginginkan Jokowi tiga periode.

Baca juga: Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Lanjut dia, survei terkini yaitu Indostrategic yang menunjukkan bahwa dukungan tiga periode bukan hanya dari kader PDI-P, dukungan juga datang dari pendukung Golkar.

"Ini merupakan tanda alam dan Tuhan merestui upaya Jokpro 2024 merealisasikan ide atau gagasan Jokpro. Karena gagasan Jokpro 2024 berangkat dari sebuah kegelisahan akan potensi polarisasi ekstrem yang akan terjadi pada Pilpres 2024 mendatang," ungkapnya.

Timothy mengingatkan, seharusnya sinyal tersebut ditangkap oleh para elite politik untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama basis konstituen partai pendukung gagasan Jokpro 2024.

Berpegang hasil survei tersebut, dia mengimbau semua pihak untuk tidak menghalangi masyarakat dalam mendukung gagasan Jokpro 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com