Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Merujuk hasil survei tersebut, ia meyakini bahwa dukungan wacana presiden tiga periode dari partai lainnya tinggal menunggu waktu.

"Kita tahu di parlemen, PDI-P merupakan partai besar dengan perolehan 128 (19,33 persen) kursi dan Golkar 85 (12,31 persen) kursi. Kalau digabungkan sudah 213 atau sekitar 37 persen. Jokpro 2024 berharap insya Allah partai lainnya cepat atau lambat akan ikut bergabung," kata Timothy dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (4/8/2021).

Diketahui, dalam survei Indostrategic disebutkan bahwa mereka yang mendukung wacana masa jabatan presiden tiga periode berasal dari pendukung PDI-P sebanyak 48,7 persen dan Golkar 15,3 persen.

Masih berkaca data survei, Timothy menambahkan, masyarakat juga menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo saat ini cukup memuaskan di tengah kerja keras dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei Indostrategic, 60,4 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi.

"Artinya, pemerintah saat ini masih on the track melayani masyarakat. Meskipun pandemi cukup menggerogoti kepuasan masyarakat dan masih ada kekurangan. Tapi, karena Pak Jokowi terus bekerja dengan keras, maka masyarakat pun mengapresiasinya," kata dia.

Timothy mengatakan bahwa dukungan terhadap gagasan Jokpro 2024 terus mengalir deras dari masyarakat.

Menurut dia, ada dua indikator dukungan wacana presiden tiga periode, yakni indikator pertama dukungan langsung dari relawan yang mendeklarasikan diri menjadi bagian dari Jokpro 2024, dan indikator kedua, dukungan dari masyarakat yang tecermin dari beberapa survei terakhir.

"Indikator pertama, dukungan langsung dari relawan yang mendeklarasikan diri menjadi bagian dari perjuangan Jokpro 2024 di beberapa wilayah, seperti Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, empat kabupaten dan satu kota di DIY, empat kabupaten dan empat kota di Banten," tutur dia.

Sementara itu, untuk indikator kedua, Timothy menyampaikan bahwa dari survei SMRC pada Mei 2021, disebutkan bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak 52,9 persen masih menginginkan Jokowi tiga periode.

Lanjut dia, survei terkini yaitu Indostrategic yang menunjukkan bahwa dukungan tiga periode bukan hanya dari kader PDI-P, dukungan juga datang dari pendukung Golkar.

"Ini merupakan tanda alam dan Tuhan merestui upaya Jokpro 2024 merealisasikan ide atau gagasan Jokpro. Karena gagasan Jokpro 2024 berangkat dari sebuah kegelisahan akan potensi polarisasi ekstrem yang akan terjadi pada Pilpres 2024 mendatang," ungkapnya.

Timothy mengingatkan, seharusnya sinyal tersebut ditangkap oleh para elite politik untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama basis konstituen partai pendukung gagasan Jokpro 2024.

Berpegang hasil survei tersebut, dia mengimbau semua pihak untuk tidak menghalangi masyarakat dalam mendukung gagasan Jokpro 2024.

"Gagasan presiden tiga periode ini akan terus disosialisasikan secara masif di kalangan masyarakat. Artinya, jika wacana presiden tiga periode terus didorong, bukan tidak mungkin jumlah pendukungnya terus bertambah dan menjadi mayoritas," ucap Timothy.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan hasil survei Indostrategic, responden yang diketahui mendukung PDI-P dan Partai Golkar juga mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Dari hasil crossed-tabulasi, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P, lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan rilis survei secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Sementara itu, lanjut dia, mereka yang tidak setuju pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra 17,28 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 13,99 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11,11 persen, dan Partai Demokrat 8,66 persen.

Sebagai informasi, lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah Akta Notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.