Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Kompas.com - 03/08/2021, 18:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kurang dari 80,7 responden menyatakan tak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indostrategic terhadap 2.400 responden di 34 provinsi pada kurun 23 Maret hingga 1 Juni 2021.

"Ketika kita tanyakan, apakah ibu/bapak/saudara setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode? Yang menjawab tidak setuju, sangat-sangat dominan yaitu berada di angka 80,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan hasil survei secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Khoirul melanjutkan, untuk responden yang memilih setuju hanya mencapai 7,4 persen. Sementara itu, responden yang mengaku tidak tahu dan tidak jawab sebesar 12 persen.

Penolakan responden terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga dibuktikan melalui survei wacana perubahan amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 68,4 persen responden tidak setuju dengan perubahan amandemen ke-5 UUD 1945.

Baca juga: Popularitas dan Dukungan Prabowo Teratas Versi Survei, Ini Penjelasan Indostrategic

"Sedangkan 9,1 persen setuju, dan tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 22,5 persen," ucap Khoirul.

Atas temuan tersebut, Khoirul berpandangan bahwa dukungan perpanjangan masa jabatan presiden yang belakangan muncul kontraprduktif.

Ia pun menggambarkan adanya sebuah komunitas atau gerakan yang secara terang-terangan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.

"Ini tentu agak kontraproduktif terutama bagi mereka yang belakangan berusaha misalnya untuk mengawinkan, ada wacana bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, misalnya. Ternyata di basis masyarakat kita relatif, menilai itu kurang produktif bagi perkembangan demokrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, hasil survei tersebut juga mengungkapkan, pemilih partai politik mana yang setuju dan tidak setuju terkait wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Hasilnya adalah, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P.

Baca juga: Survei Indostrategic: Anies-AHY Teratas dengan 20,25 Persen, Prabowo-Puan Menyusul

"Lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar," tambah dia.

Sementara itu, mereka yang tidak setuju pada wacana masa jabatan tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra (17,28 persen), pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (13,99 persen), pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (11,11 persen), dan pemilih Partai Demokrat (8,66 persen).

"Data tersebut menunjukkan bahwa wacana perpanjangan masa bhakti presiden tiga periode ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan, basis pendukung Gerindra dan PKB sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah saat ini, juga menjadi bagian dari mereka yang menolak keras wacana perpanjangan masa bakti presiden tiga periode," ungkap Khoirul.

Adapun Indostrategic menjalankan survei nasional ini dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan pendekatan face to face interview memenuhi protokol kesehatan.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan level margin of error 2 persen.

Sebagai informasi, lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah Akta Notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.