Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Kompas.com - 27/07/2021, 11:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat.

Ia tidak ingin ada ASN yang justru minta dilayani seperti zaman kolonial dahulu.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Launching Core Values dan Employer Branding ASN yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/7/2021).

"ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektoral di Antara ASN

Presiden mengatakan, seluruh ASN, baik pemerintah pusat maupun daerah di mana pun bertugas, seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar dan semboyan yang sama.

ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administratur, hingga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik untuk warga.

"Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara.

Otoritas dan sumber daya tersebut seharusnya digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, negara, dan masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Apresiasi MUI Imbau Umat Islam Jadi Pelopor Atasi Pandemi

Selanjutnya, di tengah dunia yang penuh disrupsi, Jokowi meminta ASN meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.

Sebab, banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas atau daerah, oleh suatu kementerian, lembaga, maupun oleh satu keahlian dan disiplin ilmu.

Jokowi menyebut kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, ilmu, dan profesi menjadi sangat penting.

"Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," kata dia.

Baca juga: Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com