Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN

Kompas.com - 27/07/2021, 11:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyederhanaan birokrasi bisa dimulai dari merubah pola pikir aparatur sipil negara (ASN).

ASN diharapkan mampu bekerja secara lebih lincah dan inovatif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Penyederhanaan birokrasi pada dasarnya dimulai dari mengubah pola pikir aparatur (ASN) yang cenderung hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif. Perubahan mendasar terhadap pola pikir dan sikap mental ini sangat penting karena ini menjadi salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis," ujar Tjahjo pada sambutannya dalam peluncuran logo baru Kemenpan RB yang disiarkan secara virtual pada Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

Dia menjelaskan, konsep operasional tata kelola pemerintahan yang dinamis artinya adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu.

Oleh karenanya, peran aparatur negara sangat signifikan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

"Dalam konteks inilah urgensi transformasi pengelolaan SDM aparatur perlu dipercepat," tegas Tjahjo.

Dia mencontohkan, dalam situasi pandemi saat ini ASN diharapkan mampu beradaptasi melakukan tugas sehari-hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Tjahjo, ASN juga harus memelopori, menggerakkan, dan mengorganisasi lingkungan masyarakat terutama dalam mengikuti anjuran pemerintah demi percepatan berhentinya pandemi Covid-19.

Baca juga: Menteri PAN RB Minta Kementerian/Lembaga Percepat Reformasi Birokrasi

Dia melanjutkan, pemerintah melalui Kemenpan RB terus mendorong percepatan transformasi SDM ASN agar sesuai tuntutan perkembangan zaman.

"Karena itu sebagai simbol dari perubahan, pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami melakukan launching logo baru Kemenpan RB serta launching Chatbot yang kami beri nama Si PANday, untuk meningkatkan pelayanan konsultasi kami secara digital khususnya kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta ASN pada umumnya," tambah Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com