Kompas.com - 27/07/2021, 11:21 WIB
Suasana penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996, oleh massa yang diduga pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, yang berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Saat itu, kantor PDI diduduki pendukung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya. KOMPAS/EDDY HASBYSuasana penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996, oleh massa yang diduga pendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, yang berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Saat itu, kantor PDI diduduki pendukung Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rosihan Anwar berusia 74 tahun saat kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli terjadi. Ketika itu, dia tak lagi bekerja sebagai wartawan surat kabar.

Tetapi naluri jurnalistik membuatnya mendekat ke kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Jarak ke lokasi hanya beberapa ratus meter dari kediamannya di Jalan Surabaya Nomor 13, Menteng, Jakarta Pusat.

Lewat tulisannya dalam buku Sejarah Kecil "Petite Historie" Indonesia jilid 1 (2009), Rosihan bercerita.

Baca juga: 25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Pagi itu sekitar pukul 07.00 WIB, pasukan Gegana berseragam hitam berbaris lewat depan rumahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka tak membawa senjata laras panjang, hanya tongkat yang sering dipakai polisi saat menghadapi kerumunan demonstrasi.

Aparat berbaris tanpa bersuara, menuju ujung Jalan Surabaya yang menyilangi Jalan Diponegoro di perempatan.

"Berapa banyak jumlahnya? No idea, tidak bisa kira," tulis Rosihan.

Pagi hari biasanya waktu Rosihan untuk berolahraga. Namun, hari itu ia sedang meliburkan diri.

Ia melihat di pinggir jalan banyak penduduk berkerumun jadi penonton. Mereka menyaksikan penyerbuan terhadap markas PDI.

PDI saat itu dipimpin Megawati Soekarnoputri. Putri Soekarno itu terpilih menjadi ketua umum menggantikan Soerjadi berdasarkan kongres partai pada 1993.

Waktu itu Pemerintahan Soeharto menerima kenyataan tersebut untuk sementara waktu. Namun, kehadiran Megawati sebagai ketua umum partai lama-lama tampak menjadi simbol kuat perlawan terhadap Orde Baru.

Pada Juni 1996, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merekayasa suatu kongres luar biasa PDI untuk menurunkan Megawati sebagai ketua umum dan menaikkan kembali Soerjadi di posisi itu.

Tadinya, Soerjadi juga tidak dipercaya oleh Soeharto, tetapi pada pertengahan tahun 1996, tampaknya dia kurang berbahaya ketimbang Megawati. Tindakan pemerintah itu ditolak Megawati dan para pendukungnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.