Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Kompas.com - 27/07/2021, 10:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) segera menghabiskan stok vaksin Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek ketersediaan vaksin Covid-19 di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (26/7/2021).

Dalam kunjungannya tersebut, Muhadjir menemukan masih banyaknya stok vaksin Covid-19 untuk vaksinasi kedua.

Baca juga: Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

"Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasannya untuk nanti untuk vaksin kedua. Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Khusus di Kota Balikpapan, Muhadjir mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut masih sangat rendah.

Pada tahap pertama, vaksinasi dilakukan baru sebanyak 21,3 persen dari total penduduk, sedangkan tahap kedua baru sekitar 10 persen.

"Jadi saya minta Pemda Kota Balikpapan mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan segera menghabiskan stok vaksin yang ada," ujar dia.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181,5 juta masyarakat Indonesia atau 70 persen dari populasi dapat selesai pada Agustus 2021.

Namun di beberapa daerah, justru saat ini kekurangan stok vaksin tersebut.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru.

Dalam tinjauannya itu, Muhadjir menemukan stok obat untuk penanganan Covid-19 masih sangat kurang.

Baca juga: Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berjanji akan melaporkan masalah kurangnya obat antivirus Covid-19 tersebut ke pemerintah pusat.

Walaupun pihak pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menyediakan obat tersebut.

"Tapi anggaran APBD kan terbatas. Saat ini kebutuhan obat antivirus menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar Covid-19, mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com