Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2021, 10:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) segera menghabiskan stok vaksin Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek ketersediaan vaksin Covid-19 di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (26/7/2021).

Dalam kunjungannya tersebut, Muhadjir menemukan masih banyaknya stok vaksin Covid-19 untuk vaksinasi kedua.

Baca juga: Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

"Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasannya untuk nanti untuk vaksin kedua. Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Khusus di Kota Balikpapan, Muhadjir mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut masih sangat rendah.

Pada tahap pertama, vaksinasi dilakukan baru sebanyak 21,3 persen dari total penduduk, sedangkan tahap kedua baru sekitar 10 persen.

"Jadi saya minta Pemda Kota Balikpapan mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan segera menghabiskan stok vaksin yang ada," ujar dia.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181,5 juta masyarakat Indonesia atau 70 persen dari populasi dapat selesai pada Agustus 2021.

Namun di beberapa daerah, justru saat ini kekurangan stok vaksin tersebut.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru.

Dalam tinjauannya itu, Muhadjir menemukan stok obat untuk penanganan Covid-19 masih sangat kurang.

Baca juga: Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berjanji akan melaporkan masalah kurangnya obat antivirus Covid-19 tersebut ke pemerintah pusat.

Walaupun pihak pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menyediakan obat tersebut.

"Tapi anggaran APBD kan terbatas. Saat ini kebutuhan obat antivirus menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar Covid-19, mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com