Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah menyadari harus mengambil keputusan sulit dalam menekan laju penularan Covid-19.

Salah satunya ialah memutuskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan pedagang kecil harian kehilangan sumber penghasilan.

Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah tetap harus mengambil keputusan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

"Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar," kata Mahfud.

Ia pun menilai penolakan masyarakat terhadap kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah saat pandemi terjadi di banyak negara, bukan hanya di Indonesia.

"Hal yang sama itu terjadi di berbagai negara, ada misalnya kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat, hasil studi yang dilakukan Kemeterian Luar Negeri itu memetakan itu," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Sabtu (24/7/2021).

Mahfud menuturkan, penyebab resistensi tersebut memang berbeda-beda di tiap negara. Ia menyebut, di negara-negara maju, resistensi muncul karena kebijakan pembatasan dinilai merenggut kebebasan masyarakat.

Sementara, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, resistensi muncul akibat kebijakan pembatasan menggganggu roda perekonomian masyarakat.

Baca juga: 6 Orang Ditangkap karena Diduga Hendak Ikut Aksi Jokowi End Game

Mahfud mengklaim, pemerintah juga memahami keresahan di tengah masyarakat yang terjebak dalam perasaan takut mati akibat Covid-19 atau mati karena ekonomi yang tercekik.

"Kalau kita bersembunyi dari Covid bisa mati secara ekonomi, kalau kita melakukan kegiatan ekonomi, bisa diserang Covid, itu dilema. Pemerintah mencatat itu semua, ada ketakutan yang seperti itu sehingga kita terus mengikutinya dari waktu ke waktu," ujar dia.