Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Kompas.com - 24/07/2021, 17:48 WIB
Sania Mashabi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan sebanyak 14.385 orang awak media telah menerima dosis kedua vaksin Covid-19.

Adapun hal itu ia katakan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 16 Juli 2021.

"Terdapat 22.700 insan pers juga media yang telah mendapatkan dosis vaksin yang pertama dan 14.385 orang telah menerima dosis yang kedua," kata Ma'ruf dalam acara 'PWI Bermunajat Mengetuk Pintu Langit', Sabtu (24/7/2021).

"Pemerintah senantiasa mendorong rekan-rekan insan pers dan media untuk terus meningkatkan partisipasinya dalam program vaksinasi ini," lanjut dia.

Baca juga: Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Secara umum, kata Ma'ruf, hingga 16 Juli lalu sudah ada 40 juta orang telah melakukan vaksinasi dan hampir 16 juta orang di antaranya telah menerima dosis vaksin yang kedua.

Ia pun berharap program vaksinasi nasional dapat segera mencapai target untuk membentuk kekebalan kelompok dan sukses memberikan vaksinasi bagi setidaknya 70 persen dari total populasi masyarakat Indonesia.

Ma'ruf juga menekankan bahwa jurnalis ada ujung tombak penyampaian beragam informasi tentang Covid-19, mulai dari edukasi mengenai pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan.

Baca juga: UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Kemudian perkembangan Covid-19, pelaksanaan PPKM Darurat, pelaksanaan vaksinasi, hingga dukungan pelayanan kesehatan, maupun pemberitaan peristiwa lainnya.

"Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan media yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan pemberitaan dengan baik, obyektif, berimbang, benar, dan bertanggung-jawab," ungkapnya.

"Saya juga berharap agar cara-cara pemberitaan yang demikian dapat terus dipertahankan dan dikembangkan demi persatuan bangsa, kecerdasan masyarakat, dan kemajuan bersama," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com