PPKM Darurat Diperpanjang, Anggota DPR Minta Bansos Segera Dicairkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial (bansos) seiring diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021.

Kurniasih beralasan, masyarakat telah bersabar sejak PPKM Darurat pertama kali diterapkan pada 3 Juli 2021 tetapi bantuan baru turun pada pekan terakhir PPKM Darurat.

"Kalau Presiden menyebut ada Rp 55,21 triliun untuk bantuan sosial dengan berbagai bentuk, catatan saya hanya satu, segera cairkan untuk rakyat," kata Kurniasih dalam siaran pers, Rabu (21/7/2021).

"Jangan berlarut-larut lagi di tataran teknis. Rakyat sudah bersabar," ujar dia.

Baca juga: Penyaluran Bansos Harus Tepat dan Cepat, Sosiolog: Masyarakat Butuh Bantuan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun menekankan, selama masa perpanjangan PPKM Darurat pemerintah mesti menurunkan positivity rate dan angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR), merealisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien isolasi mandiri, serra memastikan persediaan oksigen bagi pasien.

Ia juga meminta pemerintah menggencarkan vaksinasi agar mencapai target 1-2 juta vaksinasi per hari dan mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity.

"Kita ingin tahun 2021 ini selesai terbentuk kekebalan kelompok, caranya hanya satu agresivitas vaksinasi. Kalau kemarin tercapai 1 juta vaksinasi per hari dalam satu hari, kenapa hari-hari setelahnya tidak tercapai lagi?" kata dia.

Baca juga: UPDATE: Positivity Rate 47,62 Persen, Pandemi Masih Jauh dari Terkendali

Di samping itu, Kurniasih juga mengusulkan agar pemerintah menggunakan positivity rate sebagai acuan evaluasi PPKM Darurat.

Sebab, menurut dia, penurunan jumlah kasus dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh jumlah tes yang turun.

"Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positivity rate sebagai acuan," kata dia.

Diberitakan, pemerintah akan tetap menyalurkan bansos untuk masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.

Baca juga: PPKM Darurat yang Akhirnya Diperpanjang 5 Hari...

Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 55,21 triliun untuk perlindungan sosial masyarakat.

"Bantuan tunai yaitu BST (bantuan sosial tunai), BLT (bantuan langsung tunai) desa, PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan,” kata Jokowi dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).