Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tak Terburu-Buru Buka Opsi Impor Tabung Oksigen

Kompas.com - 06/07/2021, 13:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru membuka opsi impor tabung oksigen.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mendorong pemerintah melakukan analisis supply-demand yang akurat serta mengoptimalkan produk domestik.

Mulyanto menyebutkan, kegiatan impor tidak boleh sembarangan dibuka kecuali sudah darurat dan sangat memaksa.

"Kemarin sudah bagus kita mengirim gas oksigen ke India. Masak sekarang kita ingin impor. Padahal bibir kita belum kering benar membahas masalah itu," tulis Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Impor 10.000 Oksigen Konsentrator dari Singapura

Lebih lanjut, Mulyanto meminta pemerintah memutakhirkan data produksi domestik yang ada di dalam negeri.

Pemerintah juga perlu diminta meninjau kebijakan alokasi gas oksigen untuk sektor kesehatan dan sektor industri.

Menurut dia, kuota oksigen bagi sektor Kesehatan perlu ditingkatkan hingga mencapai 80%.

"Sangat logis kalau di tengah pandemi Covid-19 yang memuncak seperti sekarang ini, kuota gas oksigen untuk sektor kesehatan kita tingkatkan dan prioritaskan. Kita semua akan mendukung opsi kebijakan tersebut,” ujar Mulyanto.

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Oksigen, Menko PMK Datangi Produsen Oksigen Terbesar di Indonesia

Ia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan mulai dari dalam tahapan produksi maupun distribusi oksigen.

"Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut," kata dia.

"Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sangat kita khawartirkan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi," ujar Mulyanto.

Baca juga: Pemerintah Akan Impor Tabung Oksigen untuk Isi Ruang Darurat Tambahan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com