Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik "The King of Lip Service" yang Ingatkan Kembali Saat Jokowi Minta Universitas Punya Jurusan Meme

Kompas.com - 30/06/2021, 16:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meme yang bertuliskan Jokowi "The King of Lip Service" yang diunggah oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi sorotan.

Meme tersebut berisikan kritikan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo yang menurut mereka tidak sejalan antara pernyataan dan kebijakan.

Beberapa kebijakan yang disorot dalam meme tersebut lantaran tak sejalan dengan ucapan Jokowi adalah janji Presiden untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jokowi: Kenapa Tidak Ada Fakultas Animasi, Jurusan Meme...

Nyatanya, DPR dan pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan pembahasan dan mengesahkan revisi Undang-undang KPK yang memreteli taji lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi.

Jokowi pun merespons langsung kritikan berupa meme yang diunggah BEM UI di akub instagram mereka. Menurut Jokowi, kritik semacam itu lumrah disampaikan dalam negara demokrasi.

"Ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting ya kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19," ujar Jokowi dalam keterangan persnya melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi juga menilai, kritik boleh dilakukan dalam iklim negara demokrasi. Dia menekankan, kritik dari mahasiswa tidak perlu dihalangi oleh pihak kampus.

"Universitas tidak apa, tidak perlu menghalangi mahasiwa untuk berekspresi, tetapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Undip Bisa Punya Fakultas Ekonomi Digital Jurusan Meme

Kritik yang disampaikan oleh BEM UI lewat meme secara tak langsung mengingatkan akan pernyataan Jokowi yang dulunya pernah meminta universitas di Indonesia agar membuat jurusan meme.

Berikut pernyataan Jokowi yang meminta agar universitas mendirikan jurusanb meme.

Di Solo pada Agustus 2017

Jokowi kala itu jadi pembicara dalam pembukaan Kongres ke-10 Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/8/2017).

Ia mempertanyakan fakultas di universitas yang cenderung monoton dan tidak berkembang.

"Kenapa di universitas kita dari dulu sampai sekarang hanya ada fakultas ekonomi, hukum, sosial politik, teknik. Padahal ini perubahan global sudah cepat sekali," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Ada Fakultas Media Sosial di Universitas

"Kenapa tidak ada fakultasi retail manajemen? Kenapa tidak ada fakultas resources management? Kenapa tidak ada fakultas green building?" lanjut dia.

Bahkan, Jokowi memberikan contoh ekstrem dalam hal pendidikan pengembangan dari desain grafis, yakni animasi. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com