Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Varian Baru Covid-19 Bermunculan, Gus Ami Minta Pemerintah Tambah Laboratorium

Kompas.com - 30/06/2021, 12:26 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Gus Muhaimin Iskandar atau Gus Ami meminta pemerintah Indonesia untuk menambah jumlah laboratorium yang berguna untuk kegiatan whole genome sequencing (WGS).

“Sekarang di Indonesia baru ada 17 laboratorium yang bisa mendeteksi varian virus baru. Sudah waktunya ditambah agar deteksinya lebih cepat,” kata Gus Ami melalui keterangan pers resminya, dikutip Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Sebagai informasi, WGS merupakan salah satu cara untuk mengetahui tiga varian baru Covid-19 dari luar negeri yang mulai bermunculan di Indonesia.

Tiga varian tersebut adalah Delta dari India, B.1.1.7 dari Inggris, dan yang terbaru, Lambda, dari Peru. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebut Lambda sudah terdeteksi di 29 negara di seluruh dunia.

Baca juga: Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Berbagai varian baru itu disebut lebih cepat menyebar dan berpotensi membuat vaksin jenis tertentu menjadi tidak efektif.

Selain meminta penambahan jumlah laboratorium, Gus Ami juga mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan super ketat di setiap pintu masuk kedatangan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, baik di bandara, pelabuhan, maupun pintu masuk perbatasan.

"Semua pintu masuk harus dijaga super ketat. Setiap yang masuk ke Indonesia harus betul-betul dicek hasil swab-nya dan karantina 14 hari wajib dioptimalkan," pinta dia.

Lebih lanjut, Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR tersebut mengusulkan pengetatan terhadap WNA dan WNI. Sebab, mereka merupakan carrier yang berpotensi menularkan varian baru.

Baca juga: Dengar Cerita TKI Jadi YouTuber, Gus Ami: Patut Dicontoh Pekerja Migran Lain

"Kuncinya adalah pengawasan di setiap pintu masuk yang harus diperketat. Kita semua tentu saja tidak ingin tiba-tiba ada penularan lokal varian baru dari luar negeri, padahal tidak tahu kapan masuknya (dan) siapa yang bawa," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com