Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Kompas.com - 25/03/2021, 15:24 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pesantren bukan hanya berguna sebagai benteng agama, tetapi juga sebagai benteng kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya.

“Oleh karena itu, untuk mengawal implementasi Undang-undang (UU) Pesantren berupa peraturan daerah (Perda) adalah tugas yang harus dijalankan dengan baik,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (25/3/2021).

Tugas tersebut, sambung Abdul, juga menjadi peran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadikan pesantren di seluruh Nusantara sebagai ujung tombak kemajuan bangsa, baik di bidang agama, ekonomi, sosial bahkan budaya.

Pernyataan itu Abdul atau Gus AMI sampaikan saat menghadiri silaturahmi dengan 200 alim ulama se-Jawa Tengah (Jateng) di Pondok Pesantren (Ponpes) Edi Mancoro, Salatiga, Jateng, Kamis.

Baca juga: Kunjungi Sayyid Seif Alwi, Gus AMI: Agama Tak Boleh Dipisahkan dari Negara

Dalam silaturahmi tersebut, Ketua Umum PKB tersebut menyampaikan, pesantren memiliki peran dan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa. Kontribusi ini bahkan telah diwujudkan sejak Indonesia belum merdeka.

“Pesantren adalah subjek masyarakat yang sangat efektif menjadi kekuatan perbaikan. Di samping itu, pesantren juga memiliki jasa dan kiprah dalam perbaikan masyarakat bangsa,” ujar Gus AMI.

Maka dari itu, lanjut dia, pengesahan UU Pesantren pada 2019 dapat menjadi salah satu payung bagi kemajuan pesantren yang sudah berkiprah sangat besar di Indonesia.

Tak lupa, Gus AMI mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jateng dalam menyiapkan langkah-langkah penyusunan Perda Pesantren.

Baca juga: Perda Pesantren Disahkan, Ponpes Tradisional Kini Dapat Bantuan Rutin dari Pemerintah

“Saya berterima kasih kepada DPW PKB Jateng karena sudah menindaklanjuti UU Pesantren yang memerlukan totalitas, soliditas, serta sinergi. Proses penyusunan ini sangatlah monumental,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlory mengaku senang dengan terlaksananya silaturahmi alim ulama se-Jateng.

“Lebih setahun kami menahan kangen untuk silaturahmi dengan para alim ulama. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Yusuf mengatakan, berdasarkan laporannya, kegiatan workshop perda pesantren dihadiri pula Fraksi PKB se-Jateng di Solo.

Menurutnya, acara tersebut merupakan wujud komitmen PKB kepada Kiai dan juga pesantren agar semakin baik.

Baca juga: Program Pesantren Hijau, Dorong Pesantren Jadi Agen Perubahan Iklim lewat PLTS Atap

“Tadi malam, kami seluruh Fraksi PKB se-Jateng berkumpul sekaligus meluncurkan Perda Pesantren. Kami launching gerakan untuk realisasi Perda Pesantren di Jateng,” imbuh Gus Yusuf.

Tanpa Perda Pesantren, sambung dia, UU Pesantren ibarat macan ompong. Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi agar pesantren bisa mendapat perhatian yang layak dari negara.

“Untuk itu PKB mengundang para Kiai untuk memberikan masukan dan juga saran membangun agar Perda Pesantren bisa segera diwujudkan. Perda Pesantren bukan hanya memberikan manfaat pesantren, tetapi juga bagi masyarakat sekitar,” ucapnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Syuriah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Subhan Makmun, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng Muzammil, Pengasuh Ponpes Edi Mancoro Muhammad Hanif, serta Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB se-Jateng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com