RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 memuat tentang penghapusan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak di ranah siber.

Rencana aksi itu disusun untuk menjawab persoalan berupa masih adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ranah siber dan digital.

"Penghapusan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak di ranah siber dan digital," demikian bunyi petikan RANHAM 2021-2025 yang tercantum dalam lampiran Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 sebagaimana diunggah laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana aksi tersebut diharapkan dapat memperkuat jaminan perlindungan dan penegakkan hukum bagi anak-anak.

RANHAM 2021-2025 juga menyinggung tentang belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terutama yang berkaitan dengan penyusunan peraturan pelaksana sistem peradilan pidana anak.

Oleh karenanya, dirancang aksi HAM berupa penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak.

Diatur pula mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang efektif menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak anak.

Diharapkan, rencana aksi tersebut dapat menyelesaikan persoalan terkait regulasi turunan tentang sistem peradilan pidana anak.

"Tersusunnya regulasi turunan terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan efektifnya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak," demikian dikutip dari lampiran dokumen RANHAM 2021-2025.

Untuk diketahui, Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2021.

"Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia," demikian bunyi Pasal 1 angka 2 Perpres tersebut.

Baca juga: Perpres RANHAM Singgung Perubahan terhadap Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Mengacu pada Pasal 3 Perpres, sasaran strategis RANHAM 2021-2025 yakni melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan HAM terhadap 4 kelompok sasaran yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 53 Tahun 2021 maka RANHAM tahun 2015-2018 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.