Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tinggalkan Cara Lama Kelola Arsip

Kompas.com - 09/06/2021, 21:44 WIB
Palupi Annisa Auliani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan arsip nasional selaras dengan kemajuan teknologi, yakni berbasis digital.

"Tinggalkan cara lama, yang tak efisien, lamban ditemukan, dan penyimpanan tersebar ke mana-mana," ujar Jokowi, saat memberikan arahan secara daring pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-50, di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta, Rabu (9/6/2021) malam.

Baca juga: Gandeng Influencer, ANRI Ingin Masyarakat Makin Sadar Kearsipan

Menurut Jokowi, negara-negara lain sudah jauh berinovasi soal arsip. Tak lagi sekadar pengelolaan secara digital, kata dia, negara lain sudah mengembangkan arsip sampai tataran identifikasi bahkan pelacakan.

Jokowi mengatakan, inovasi arsip bukan semata memenuhi kebutuhan pemerintahan. Merujuk negara lain, inovasi arsip telah menyentuh tema-tema publik.

"Negara lain telah menyediakan portal yang meberi konten dengan tema-tema akrab bagi publik dengan layanan yang nyaman," ujar dia.

Karena itu, lanjut Jokowi, adaptasi teknologi digital harus segera dilakukan.

"Harus jadi prioritas," kata Jokowi.

Baca juga: ANRI: Arsip Harus Jadi Memori Kolektif Bangsa

Ia menekankan soal penyiapan akses atas arsip yang nyaman bagi publik. Dalam prosesnya pun pelibatan masyarakat dan komunitas harus terus didorong.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi ANRI yang telah menyediakan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (Srikandi).

Menurut Presiden, sistem informasi yang terintegrasi seperti ini memastikan instansi pemerintah di setiap jenjang tak perlu lagi membangun sendiri-sendiri sistem kearsipannya.

"Kapan-kapan akan saya coba sendiri, apa betul bisa temukan data dan arsip dengan cepat dan tepat... bukan (dalam hitungan) jam tapi menit bahkan detik," imbuh Jokowi.

Pengelolaan arsip yang makin baik, ungkap Jokowi, akan menjadi landasan kebijakan yang makin tepat pula. Arsip juga bisa menjadi cara mendokumentasikan kekayaan kebudayaan bangsa.

"Kekayaan kebudayaan harus terdokumentasi dengan baik dan disajikan baik agar tumbuh kecintaan pada budaya dan bangsa," ucap Jokowi.

Baca juga: Istana Kembalikan Naskah Asli Teks Proklamasi ke ANRI

Jokowi berharap peringatan Hari Kearsipan ke-50 menjadi momentum bagi ANRI untuk membuat lompatan kemajuan, berbenah, mengadaptasi teknologi baru.

"Sehingga bisa jadi rujukan nasional dan internasional, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com