Menlu Retno: Pemulihan Demokrasi di Myanmar Harus Jadi Prioritas Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, pemulihan demokrasi di Myanmar harus menjadi prioritas utama ASEAN dalam membantu penyelesaian krisis di negara tersebut. Selain itu, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.

Hal tersebut disampaikan Retno dalam pertemuan khusus para menlu ASEAN dengan menlu Republik Rakyat China (RRC) yang digelar di Chongqing, China.

"Mengenai masalah Myanmar, saya sampaikan kembali bahwa keselamatan dan kesejahteran masyarakat Myanmar serta pemulihan demokrasi harus menjadi prioritas utama kita," kata Retno, dalam konferensi pers virtual, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Bentrokan Terbaru di Myanmar 20 Orang Tewas, Total 845 Sejak Kudeta

Retno menuturkan, ASEAN telah melakukan sejumlah upaya terkait konflik di Myanmar. Salah satunya melalui ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April lalu.

Pertemuan tersebut menghasilkan lima poin konsensus.

"Tugas ASEAN sekarang ini adalah segera mengimplementasikannya," kata Retno.

Oleh karena itu, ucap Retno, dukungan China kepada ASEAN dibutuhkan untuk menindaklanjuti lima poin konsensus.

Dukungan tersebut dinilainya akan sangat dihargai, karena akan memberikan kontribusi bagi upaya mencapai solusi damai atas krisis yang terjadi.

Baca juga: Menlu Retno Minta PBB Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Konflik di Myanmar

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang digelar di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Jokowi menyatakan ASEAN telah mencapai konsensus atas konflik Myanmar. Menurut Jokowi, kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.

Jokowi juga mendesak pentingnya pemimpin Myanmar memberikan sejumlah komitmen.

Pertama, terkait penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar sehingga ketegangan dapat diredakan.

Selanjutnya dia meminta dimulainya proses dialog inklusif dan pembebasan tahanan politik Myanmar. Indonesia juga mengajukan pembentukan utusan khusus ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Baca juga: ASEAN Desak Penghentian Kekerasan di Myanmar, Ini 5 Kesepakatan di KTT

Permintaan selanjutnya terkait akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama AHA Center.

Indonesia, menurut Jokowi, berkomitmen mengawal tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi.

“Apa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus,” ungkapnya.

Adapun Khit Thit Media dan Delta News Agency melaporkan 20 penduduk sipil tewas dan banyak yang luka-luka saat bentrokan dengan militer, pada Sabtu (5/6/2021).

Melansir The Guardian pada Minggu (6/6/2021), sebuah kelompok pemantau lokal Myanmar memperkirakan sekitar 845 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta pada 1 Februari.