Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Minta PBB Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Konflik di Myanmar

Kompas.com - 21/05/2021, 11:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Retno berharap PBB dapat menggunakan pengaruhnya agar Myanmar mau menerima fasilitasi yang diupayakan ASEAN.

“Saya meminta agar Dewan Keamanan dan Majelis Umum memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan ASEAN dan menggunakan pengaruhnya kepada pihak yang terkait di Myanmar agar menerima fasilitasi ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar,” kata Retno dalam konferensi pers, setelah pertemuan Majelis Umum PBB, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Perang Sipil dan Militer Myanmar Pecah di Mindat, Total 750 Tewas Sejak Kudeta

Menurut Retno, Presiden Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB menyatakan dukungan kepada ASEAN.

Dukungan juga diberikan terhadap lima poin dari consensus ASEAN Leaders Meeting (ALM) terkait masalah di Myanmar.

“Presiden Dewan Keamanan dan Presiden Majelis Umum PBB juga menyatakan dukungannya kepada ASEAN termasuk pelaksanaan lima poin konsensus ALM yang telah diselenggarakan di Jakarta bulan lalu,” ungkap Menlu Retno.

Selain itu, Retno menyebut Presiden Dewan Keamanan dan Presiden Majelis Umum PBB juga memberikan apresiasi kepada Indonesia.

Sebab, Indonesia aktif terlibat untuk mencari solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar.

“Mereka menyampaikan apresiasi tinggi kepada kepemimpinan Indonesia dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar,” ujar Retno.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Akan Hadir Langsung di Pengadilan Myanmar pada 24 Mei

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang digelar di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Jokowi menyatakan ASEAN telah mencapai konsensus atas konflik Myanmar. Menurut Jokowi, kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.

Jokowi juga mendesak pentingnya pemimpin Myanmar memberikan sejumlah komitmen. Pertama, terkait penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar sehingga ketegangan dapat diredakan.

Selanjutnya dia meminta dimulainya proses dialog inklusif dan pembebasan tahanan politik Myanmar. Indonesia juga mengajukan pembentukan utusan khusus ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Baca juga: ASEAN Desak Penghentian Kekerasan di Myanmar, Ini 5 Kesepakatan di KTT

Permintaan selanjutnya terkait akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama AHA Center.

Indonesia, menurut Jokowi, berkomitmen mengawal tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi.

“Apa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com