Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Menlu Era Orde Baru Mochtar Kusumaatmadja Tutup Usia

Kompas.com - 06/06/2021, 14:03 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja meninggal dunia.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah ketika dikonfirmasi, Minggu (6/6/2021).

"Benar, meninggal jam 09.00 pagi tadi," ujar Faizasyah kepada Kompas.com.

Meski membenarkan, akan tetapi Faizasyah mengaku tidak mendapat informasi penyebab meninggalnya menteri luar negeri era Orde Baru tersebut.

"Tidak ada kabar sejauh ini," kata dia.

Kendati demikian, Faizasyah menyampaikan bahwa almarhum Mochtar Kusumaatmadja akan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Kabar duka tersebut juga sebelumnya disampaikan oleh akun Instagram resmi Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam unggahannya, akun tersebut menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Mochtar Kusumaatmadja.

"Beliau merupakan Guru Besar dan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II Kabinet Pembangunan II (1973-1978), dan Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1988)," demikian tulis akun tersebut.

Adapun Mochtar Kusumaatmadja lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929.

Ia merupakan putra dari pasangan R Taslim Kusumaatmadja dan Sulmini.

Ia menamatkan pendidikan hukumnya dengan spesialisasi hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1955.

Pada tahun 1956, ia mendapat gelar Master of Laws (LL.M.) dari Yale Law School Amerika Serikat.

Meski kerap mendapat kesan angkuh, tetapi Mochtar merupakan orang yang percaya diri berkat keahliannya di bidang hukum internasional.

Sebelum menjadi menteri, sejak tahun 1959, ia menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad).

Ia kemudian diangkat menjadi Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Unpad dan menjadi Rektor Unpad pada 1972.

Pada tahun 1974, ia pun dipercaya Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II.

Kemudian menjadi Menteri Kehakiman pada 1978 dan sebagai Menteri Luar Negeri di Kabinet Pembangunan III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com