Menko PMK Sebut Pemerintah Sedang Kembangkan Kurikulum Agar Lulusan SMK Bisa Cepat Bekerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan perubahan kurikulum.

Perubahan kurikulum itu, kata dia, agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa mudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut juga dilakukan mengingat permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar SMK lebih diperbanyak.

"Presiden minta SMK supaya diperbanyak dan bagaimana supaya ketemu dengan lapangan kerja. Maka perubahan kurikulum yang sekarang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama adalah membalik kurikulumnya," kata Muhadjir saat memberi orasi ilmiah di acara wisuda Universitas Gunadarma secara virtual, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut Penanganan Covid-19 Varian India di Cilacap Sangat Baik

Muhadjir mengatakan, kurikulum tersebut yang semula supply driven atau dibuat pemerintah melalui kementerian, akan diubah menjadi demand driven, yaitu dibuat dunia usaha dan industri.

Tujuannya agar kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka di dunia usaha dan industri.

"Perubahan dari supply driven menjadi demand driven ini merupakan kebijakan strategis dalam upaya melakukan link and match antara lulusan SMK/SMA dengan dunia kerja," kata Muhadjir.

Muhadjir pun berharap peranan kampus dapat mendukung dengan cara mengeksplorasi kebijakan tersebut.

Sebab, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang sangat dinamis tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan guru formal saja.

Mereka yang punya pengalaman kerja di lapangan (silver expert), yang sudah mahir bekerja dan cukup di lapangan, kata dia, bisa ditarik masuk ke sekolah untuk menjadi guru.

Baca juga: Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

"Kalau perlu, setelah tamat dia yang mencarikan pekerjaan sesuai dengan yang dia lakukan selama ini," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa SMA/SMK dalam rangka pendidikan karakter.

Sebab, KIP bagi pendidikan dasar sudah diberikan kepada SD/SMP, sehingga SMA/SMK, pendidikan karakternya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.

"Intervensi Presiden pada level ini yang paling menonjol yaitu memperbanyak jumlah SMK dibanding SMA agar sebagian besar anak-anak yang usia kerja itu segera bisa memasuki lapangan kerja," ucap dia.