Menko PMK Sebut Pemerintah Sedang Kembangkan Kurikulum Agar Lulusan SMK Bisa Cepat Bekerja

Kompas.com - 06/06/2021, 13:38 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan perubahan kurikulum.

Perubahan kurikulum itu, kata dia, agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa mudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut juga dilakukan mengingat permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar SMK lebih diperbanyak.

"Presiden minta SMK supaya diperbanyak dan bagaimana supaya ketemu dengan lapangan kerja. Maka perubahan kurikulum yang sekarang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama adalah membalik kurikulumnya," kata Muhadjir saat memberi orasi ilmiah di acara wisuda Universitas Gunadarma secara virtual, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut Penanganan Covid-19 Varian India di Cilacap Sangat Baik

Muhadjir mengatakan, kurikulum tersebut yang semula supply driven atau dibuat pemerintah melalui kementerian, akan diubah menjadi demand driven, yaitu dibuat dunia usaha dan industri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tujuannya agar kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka di dunia usaha dan industri.

"Perubahan dari supply driven menjadi demand driven ini merupakan kebijakan strategis dalam upaya melakukan link and match antara lulusan SMK/SMA dengan dunia kerja," kata Muhadjir.

Muhadjir pun berharap peranan kampus dapat mendukung dengan cara mengeksplorasi kebijakan tersebut.

Sebab, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang sangat dinamis tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan guru formal saja.

Mereka yang punya pengalaman kerja di lapangan (silver expert), yang sudah mahir bekerja dan cukup di lapangan, kata dia, bisa ditarik masuk ke sekolah untuk menjadi guru.

Baca juga: Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

"Kalau perlu, setelah tamat dia yang mencarikan pekerjaan sesuai dengan yang dia lakukan selama ini," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa SMA/SMK dalam rangka pendidikan karakter.

Sebab, KIP bagi pendidikan dasar sudah diberikan kepada SD/SMP, sehingga SMA/SMK, pendidikan karakternya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.

"Intervensi Presiden pada level ini yang paling menonjol yaitu memperbanyak jumlah SMK dibanding SMA agar sebagian besar anak-anak yang usia kerja itu segera bisa memasuki lapangan kerja," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X