BERITA FOTO: Ruwatan di Kantor Dewas KPK

Kompas.com - 28/05/2021, 20:14 WIB

Irfan Kamil,

Icha Rastika

Tim Redaksi

Irfan Kamil

Penulis

Icha Rastika

Editor

Lihat Foto

Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi menggelar ruwatan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK pada Jumat (28/5/2021) sore.(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Antikorupsi menggelar ruwatan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK yang menjadi Kantor Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) pada Jumat (28/5/2021) sore.

Pantauan Kompas.com, pada pukul 15.30 WIB, massa aksi mulai memasuki Gedung ACLC.

Mereka menggelar ritual ruwatan dengan meletakkan piring-piring yang berisi kembang, rokok, dan bubuk teh.

Peserta aksi juga membakar dupa dan memakai topeng Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean, anggota Dewas Albertina Ho, hingga Syamsuddin Haris.

"Aksi meruwat KPK sendiri untuk menghilangkan roh-roh jahat dari berbagai kalangan, utamanya pemerintah dan orang-orang di belakanganya terhadap KPK. Seperti kita ketahui situasi KPK sedang darurat,” ucap Raihan Pudol perwakilan peserta aksi, Jumat.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi menggelar ruwatan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK pada Jumat (28/5/2021) sore.

“Jika kita diam, maka sama saja berbuat kejahatan, maka dari itu aksi ini salah satu rangkaian dari kita untuk memberi peringatan pada rakyat dan pemerintah bahwa anak kandung reformasi dalam hal ini KPK harusnya kita bersihkan dari niat jahat dan kedaulatan rakyat harus kembali kepada rakyat," kata dia.

Pudol berpendapat, 51 pegawai KPK yang sudah diberhentikan dan dinyatakan tidak bisa dibina untuk menjadi ASN itu harus diberi keadilan karena mereka adalah pegawai yang berintegritas.

Jika tetap dinonaktifkan, menurut dia, rezim saat ini telah bertindak sewenang-wenang.

"51 pegawai KPK ini harus diberi keadilan, tidak sewajarnya diseleksi dengan mekanisme seperti itu, dengan pertanyaan seksis diskriminatif,” kata Pudol.

“Karena jika kita melanggengkan perlakuan seperti itu maka sama saja membiarkan rezim ini bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan perlahan orang yang berintegritas," ucap dia.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi.

Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dari 75 pegawai tersebut, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.