Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BAIS TNI Klaim Sebagian Daerah Sepakat Rencana Pemekaran di Papua

Kompas.com - 27/05/2021, 15:46 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen Joni Supriyanto menyebut sejumlah daerah di Papua sepakat dengan rencana pemekaran di Bumi Cendrawasih.

Meskipun demikian, Joni mengatakan masih ada juga sejumlah daerah yang menolak rencana pemekaran di Papua.

“Ada beberapa daerah yang menolak terjadi pemekaran. Tetapi ada beberapa daerah yang mereka sudah rapat dan menyepakati rencana kalau pemekaran daerah ibu kota ada di mana,” kata Joni dalam rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Kapolri Minta Personel Satgas Nemangkawi Juga Kawal Agenda Pembangunan di Papua

Menurut dia, rencana pemerintah pusat dan daerah terkait pemekaran sudah mulai berjalan simultan.

Ia pun mendorong agar program pemerintah khususnya terkait Papua terus disosialisasikan.

“Artinya rencana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini kan sebetulnya simultan. Pemerintah daerah punya gagasan yang baik, pemerintah daerah juga menerima gagasan tersebut,” tutur dia.

Dalam rapat Pansus Revisi UU Otsus Papua, Joni juga mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir terjadi peningkatan gangguan keamanan di wilayah Papua.

Baca juga: BIN Tuding Veronica Koman dan Benny Wenda Terdeteksi Manfaatkan PON 2021 Ciptakan Instabilitas Papua

Joni menilai, ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan gangguan keamanan karena berupaya menghentikan rencana realisasi dari Otsus Papua.

“Ini sengaja mereka lakukan, dan sengaja mereka timbulkan agar pemerintah dan DPR RI menghentikan rencana kita untuk realisasi Otsus (Papua),” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com