Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Tuding Veronica Koman dan Benny Wenda Terdeteksi Manfaatkan PON 2021 Ciptakan Instabilitas Papua

Kompas.com - 27/05/2021, 14:41 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Teddy Lhaksmana Widya Kusuma mengatakan, Kelompok Separatis Papua (KSP) terdeteksi berniat memanfaatkan kegiatan Pekan Olaharga Nasional (PON) 2021 untuk menciptakan instabilitas di Papua.

Teddy mengatakan, beberapa pihak yang diduga terlibat dalam mewujudkan hal itu adalah Veronica Koman dan Benny Wenda.

"Terdeteksi pula bahwa KSP bermaksud memanfaatkan pelaksanaan PON XX 2021 untuk ciptakan instabilitas, untuk menarik perhatian dunia, antara lain Veronica Koman dan Benny Wenda di luar negeri," kata Teddy dalam rapat Pansus DPR RI terkait Otonomi Khusus Papua di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Baca juga: Solidaritas Ebamukai Titipkan Pengembalian Dana Beasiswa Veronica Koman ke Kemenko Polhukam

Dalam kesempatan yang sama, BIN mendeteksi adanya kegiatan KSP front bersenjata dalam beberapa waktu belakangan ini yang tersebar di delapan kabupaten di Papua.

Delapan kabupaten itu adalah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mimika atau Distrik Tembagapura, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain mendeteksi adanya kegiatan KSP kelompok bersenjata, Teddy menyebutkan, ada dua front lain yang aktif menggalang pelaksanaan referendum di Papua, yakni front politik dan front klandestin.

Lebih lanjut, Teddy pun menyampaikan, sejak 21 hingga 24 Mei 2021, terhitung ada 60 kali kejadian gangguan keamanan di Papua.

Baca juga: Lihat Perkembangan, Pemerintah Belum Tentukan Keterlibatan Penonton di PON XX


Kejadian tersebut juga memakan korban, yakni 8 aparat keamanan 8 orang gugur, 14 aparat keamanan luka-luka, 5 warga sipil meninggal dunia, 9 warga sipil luka-luka, sedangkan dari KSP ada 22 orang tewas, dan 1 orang luka-luka.

"Terhitung tanggal 21 sampai tanggal 24 Mei 2021, terdiri dari 13 insiden penembakan, 34 kali kontak tembak, 13 kali insiden gangguan keamanan lainnya," ucap dia.

Secara khusus, menurut Teddy, anggota KSP front bersenjata aktif melakukan teror sambil melakukan konsolidasi terkait aksi-aksi lanjutan.

Baca juga: Kapolri Minta Personel Satgas Nemangkawi Juga Kawal Agenda Pembangunan di Papua

Kemudian, Teddy juga menyebut BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan di wilayah Papua dirancang untuk menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua.

"BIN mendeteksi bahwa gangguan keamanan dirancang untuk menciptakan situasi yang mencekam sebagai salah satu strategi menutupi tindak penyalahgunaan dan penyelewengan dana otsus selama ini," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Mahfud: Kami Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Atas Putusan MK Ini, Selamat Bertugas

Nasional
Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Presiden Jokowi Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Ganjar Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Ingatkan Banyak PR Harus Diselesaikan

Nasional
Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Pejabat Kementan Akui Cairkan Puluhan Juta untuk “Skincare” Anak dan Cucu SYL

Nasional
Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Beda Pendapat, Hakim Arief Hidayat: Kasat Mata Pemilu 2024 Langgar UUD 1945

Nasional
Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Terima Putusan MK, Ganjar: Akhir dari Sebuah Perjalanan

Nasional
Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Sidang Praperadilan Perdana Eks Karutan Lawan KPK Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Hakim Arief: Presiden Boleh Kampanye jika Ikut Pilpres, Bukan Promosikan Paslon yang Didukung

Nasional
Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Beda Pendapat, Hakim MK Arief Hidayat Sebut Presiden Boleh Kampanye Tak Dapat Diterima Nalar Sehat

Nasional
Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Istana: Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti

Nasional
MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

MK Tolak Gugatannya, Anies: Sore Ini Akan Berikan Pernyataan, Beri Waktu Siapkan Butir Materi

Nasional
Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Hakim Arief Hidayat Sebut Pemilu 2024 Berbeda, Ada Intervensi Kuat dari Kekuasaan

Nasional
Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Menanti Ramuan Komunikasi Kepemimpinan Prabowo dalam Perumusan Kabinet

Nasional
Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Hakim Arief: Pemerintah Lakukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur dan Sistematis

Nasional
MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com