Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto: Negara Harus Atasi Peretasan ke Pegawai KPK

Kompas.com - 21/05/2021, 20:04 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto meminta negara mengatasi peretasan yang belakangan terjadi pada aktivis antikorupsi dan pegawai KPK.

Menurut Bambang, kehadiran negara diperlukan karena memiliki kebijakan dan teknologi untuk meredam upaya peretasan tersebut.

"Negara, pemerintah dan penguasa harus bertanggung jawab untuk mengendalikan dan menghentikan seluruh tindak peretasan itu karena merekalah yang mempunyai kebijakan, infrastrukur, dan pengetahuan untuk menangani kejahatan ini," kata Bambang pada Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Novel dan Pegawai KPK Lain Diretas, Pukat UGM: Polanya Khas, Target Spesifik, Tujuannya Tebar Teror

Menurut Bambang, peretasan biasa terjadi pada pihak-pihak yang menyuarakan kebenaran terkait isu-isu tertentu.

Ia mencontohkan, dengan peretasan akun Twitter, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riyono pada medio 2020.

"Agustus 2020, akun resmi media sosial Pandu Riyono diretas, diambil alih, dan membagikan posting-an yang tidak biasa. Pada postingan itu, ada foto dan tulisan yang tak lazim disampaikan juru wabah di akun sosial medianya itu," ucap Bambang.

Oleh karena itu, saat ini, kata dia, tak mengherankan jika peretas mengincar beberapa aktivis antikorupsi dan pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan Sujanarko.

"Itu sebabnya tidak mengherankan bila aktivis antikorupsi, insan, dan pegawai KPK seperti Novel dan Sujanarko, yang tengah memperjuangkan hak-haknya yang diduga tengah dikorupsi menjadi target dan sasaran peretasan," papar dia.

Baca juga: Aktivis Antikorupsi dan Pegawai KPK Alami Peretasan, DPR Diminta Turun Tangan

Bambang juga mengatakan, jika peretasan ini terus dibiarkan maka akan semakin menguatkan pandangan publik bahwa ada kepentingan kekuasaan yang menjadi dalang tindakan tersebut.

"Bila peretasan ini dibiarkan dan terjadi sangat masif, maka sinyalemen bahwa ada kepentingan kekuasaan yang 'bermain' dibalik semua peretasan ini menjadi justified dan tak terbantahkan," ucap Bambang.

Peretasan semakin marak akhir-akhir ini setelah polemik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ada di tubuh KPK.

Sejumlah peretasan terjadi pada staf Indonesia Corruption Watch saat dan pasca-mengadakan konferensi pers yang dihadiri 8 mantan pemimpin KPK, Senin (17/5/2021) lalu.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom itu, para peretas menggunakan sejumlah pola untuk mengganggu jalannya acara.

Selain menggunakan nama staf ICW untuk masuk dalam zoom, peretas juga menampilkan video dan foto porno saat konferensi pers berlangsung.

Peretas juga mencoba untuk masuk dalam sistem email, hingga sosial media para staf ICW.

Baca juga: Akun Telegram dan Whatsapp Mantan Jubir KPK Febri Diansyah Diretas

Terbaru, penyidik senior KPK dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko dan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyalami peretasan, Kamis (20/5/2021) malam.

Akun Telegram ketiganya diambil alih oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Dihubungi Kompas.com, Febri menceritakan bahwa akun Telegram dan Whatsapp miliknya diretas setelah ia dan Sujanarko hadir sebagai narasumber dalam diskusi virtual bertajuk Halal Bihalal Kebangsaan yang ditayangkan di YouTube Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Topik diskusi virtual itu disebut Febri terkait dengan polemik TWK yang terjadi di KPK beberapa pekan belakangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com